Jakarta, Kakinews – Dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali meledak.
Setelah sebelumnya mengungkap indikasi keterlibatan pejabat setingkat eselon I yang diduga mengendalikan sekitar 20 dapur umum, kini Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku menemukan fakta yang jauh lebih mencengangkan.
Presidium MAKI Boyamin Saiman mengungkap adanya dugaan keterlibatan pejabat setingkat eselon II yang disebut memiliki keterkaitan dengan lebih dari 100 dapur umum yang beroperasi dalam program Badan Gizi Nasional (BGN).
Temuan tersebut dinilai bukan sekadar persoalan etika, melainkan berpotensi menjadi pintu masuk praktik konflik kepentingan yang serius. Sebab, pejabat yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan dan memiliki pengaruh dalam proses perizinan justru diduga terafiliasi dengan pelaksana proyek di lapangan.
“Jumlahnya tidak kira-kira, lebih dari 100 dapur umum. Ini jauh lebih besar dibanding temuan sebelumnya yang melibatkan pejabat setingkat eselon I dengan sekitar 20 dapur umum,” kata Boyamin, Senin (8/6/2026).
Jika dugaan tersebut terbukti, maka publik berhadapan dengan situasi yang mengkhawatirkan: pengawas sekaligus menjadi pihak yang menikmati manfaat dari proyek negara. Kondisi demikian dinilai berpotensi merusak integritas program MBG yang selama ini diklaim sebagai salah satu program strategis pemerintah.
MAKI memastikan akan menyerahkan data dan dokumen yang dimiliki kepada Kejaksaan Agung serta Kepala BGN yang baru untuk ditindaklanjuti. Boyamin mendesak agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, melainkan menelusuri seluruh aliran kepemilikan, afiliasi, hingga potensi keuntungan yang diperoleh para pihak terkait.
Menurutnya, pejabat yang terbukti terlibat harus segera dicopot dari jabatannya karena telah mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari benturan kepentingan.
“Kalau terbukti, harus ditertibkan dan dievaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Boyamin juga mengingatkan bahwa kepemilikan maupun afiliasi dapur umum oleh pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan berpotensi membuka ruang kolusi, nepotisme, hingga penyalahgunaan kewenangan. Risiko penyimpangan semakin besar apabila proses perizinan, operasional, hingga pertanggungjawaban anggaran tidak diawasi secara independen.
Sorotan tajam turut diarahkan kepada dapur-dapur umum yang beroperasi di wilayah terpencil. MAKI menduga sejumlah unit yang minim pengawasan justru memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang kini sedang disorot. Situasi tersebut dinilai rawan dimanfaatkan untuk menutupi berbagai penyimpangan karena lemahnya kontrol dan transparansi.
Atas dasar itu, MAKI mendesak Kejaksaan Agung melakukan audit investigatif dan pendalaman menyeluruh terhadap seluruh jaringan dapur umum yang diduga terafiliasi dengan pejabat publik maupun pihak yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan program MBG.
Bahkan, Boyamin mengusulkan moratorium sementara pembentukan dapur umum baru sampai proses audit dan verifikasi selesai dilakukan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah bertambahnya fasilitas yang berpotensi dikendalikan oleh pihak yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.
Selain mendesak audit total, Boyamin mengaitkan persoalan ini dengan agenda besar pemberantasan korupsi. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto segera mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memburu dan menyita hasil kejahatan korupsi.
Temuan terbaru MAKI ini menambah panjang daftar persoalan yang membayangi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Bila dugaan tersebut terbukti, maka yang terjadi bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan indikasi kuat tercampurnya fungsi pengawas dan pelaksana proyek negara dalam satu lingkaran kepentingan.
Kini publik menunggu langkah Kejaksaan Agung dan BGN. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah dugaan jaringan ratusan dapur umum yang terafiliasi dengan pejabat hanya akan berhenti sebagai temuan, atau berujung pada pengungkapan aktor-aktor yang selama ini bermain di balik layar program bernilai triliunan rupiah tersebut?
Tinggalkan Balasan