Jakarta, Kakinews – Gelombang kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di berbagai daerah mulai mengguncang kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan yang digadang-gadang menjadi solusi pemenuhan gizi pelajar itu kini justru disorot sebagai pintu masuk dugaan penyimpangan anggaran negara.
Kasus yang terus berulang tak lagi dianggap sekadar kelalaian teknis distribusi makanan. Muncul kecurigaan bahwa buruknya kualitas makanan hingga menyebabkan siswa keracunan bisa berkaitan dengan praktik pengelolaan anggaran yang bermasalah.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (LBH Sarbumusi), Muhtar Said, mendesak Kejaksaan Agung segera turun tangan membongkar dugaan penyelewengan dana MBG yang bersumber dari APBN.
Menurut Said, program dengan nilai anggaran jumbo itu seharusnya diawasi secara ketat. Karena itu, rentetan kasus keracunan di sekolah dinilai sebagai alarm keras yang tak boleh ditutup-tutupi.
“MBG itu menggunakan anggaran negara, apalagi melalui APBN. Ketika ada kejadian keracunan akibat makanan MBG, berarti ada potensi penyelewengan di situ,” tegas Said dikutip Minggu (17/5/2026).
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu menilai Kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk membedah seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengelolaan dapur umum, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Ia menegaskan, asas dominus litis yang dimiliki kejaksaan harus digunakan untuk menelusuri kemungkinan permainan anggaran maupun praktik curang dalam proyek MBG.
“Di situlah pemerintah atau jaksa melakukan penindakan atas dugaan adanya penyelewengan dana-dana MBG. Jaksa mempunyai asas dominus litis, penguasa perkara pidana,” katanya.
Said mengakui program MBG memiliki dampak sosial yang positif karena membuka lapangan kerja melalui ribuan dapur umum di berbagai daerah. Namun, menurut dia, manfaat tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap persoalan serius yang mulai bermunculan.
“Saya sangat senang ketika mendengar dapur umum beberapa ribu itu memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Itu fakta dan saya sangat senang. Tetapi ada hal yang harus kita kritisi,” ujarnya.
Rentetan keracunan makanan kini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan MBG. Di tengah ambisi pemerintah membangun generasi sehat, lemahnya pengawasan kualitas makanan dan penggunaan anggaran justru berpotensi menyeret program ini ke pusaran skandal yang lebih besar.
Tinggalkan Balasan