Pembina Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK) H Junaidi (Foto Istimewa )
KAKI.News, BANJARMASIN – Pembina Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK) H Junaidi mengapresiasi langkah Polresta Banjarmasin bersama jajaran dan instansi terkait dalam mengungkap serta memusnahkan peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul pengungkapan dan pemusnahan ribuan bungkus rokok tanpa peringatan kesehatan oleh Polresta Banjarmasin, Kamis (13/8/2026).
Menurut H Junaidi, penindakan tersebut merupakan langkah positif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mencegah barang ilegal kembali beredar.
Ia berharap penindakan tidak berhenti pada satu kasus, tetapi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, termasuk dengan menelusuri pihak yang memasok hingga jaringan distribusinya.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja Polresta Banjarmasin dan Bea Cukai. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Kita berharap bukan kali ini saja. Jangan hanya sesaat dilakukan lalu berhenti,” ujar H Junaidi.
Dewan Pembina DPD Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalsel tersebut menilai pengawasan di lapangan perlu diperkuat agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan.
Soroti Daya Beli Masyarakat
Selain persoalan penegakan hukum, H Junaidi juga menyoroti kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang dinilai ikut memengaruhi pilihan konsumen.
Menurutnya, ketika daya beli masyarakat menurun sementara harga rokok resmi relatif tinggi, sebagian konsumen cenderung mencari produk dengan harga lebih murah.
“Memang kondisi sekarang ekonomi sulit. Pemerintah juga perlu melihat kebijakan pajak sehingga ada ruang bagi pengusaha untuk menjual dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.
Ia juga berharap kebijakan perpajakan dapat mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha berdasarkan skala usahanya, sehingga tidak memberikan beban yang sama antara pengusaha kecil dan pengusaha besar.
“Pengusaha kecil tidak sama pajaknya dengan pengusaha besar. Jadi kita berharap pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang daya belinya berkurang hingga berpengaruh pada harga rokok,” ujarnya.
Meski demikian, H Junaidi menegaskan kondisi ekonomi dan daya beli tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, penegakan hukum harus tetap berjalan, namun di sisi lain pemerintah juga perlu memperhatikan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil.
Ia berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah dan instansi terkait terus diperkuat, sehingga pemberantasan rokok ilegal dapat dilakukan secara konsisten tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.
