KAKINEWS — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika memuat aturan tegas terkait perampasan aset hasil kejahatan narkotika. Langkah ini dinilai krusial untuk memutus aliran dana yang selama ini menjadi “urat nadi” jaringan peredaran gelap narkoba.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, menegaskan bahwa uang hasil kejahatan narkotika tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, bahkan lintas negara.

“Peredaran dana dari kejahatan narkotika sering melintasi batas yurisdiksi. Ini menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum,” ujar Eko dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Lihat Juga:
Bareskrim Polri
Bareskrim Bongkar Jaringan Emas Ilegal, Sita Rp7,63 Miliar, 64 Kg Emas dan US$60 Ribu

Ia menjelaskan, jika aset hasil kejahatan berada di luar negeri, maka penanganannya harus melibatkan kerja sama internasional. Namun, untuk aset yang berada di dalam negeri, aparat penegak hukum memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penyitaan dan perampasan.

Menurut Eko, penguatan regulasi melalui skema tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus diintegrasikan secara eksplisit dalam RUU Narkotika yang baru. Dengan demikian, negara dapat lebih efektif menelusuri dan menyita aset ilegal.

“Perampasan aset bukan sekadar hukuman tambahan, tapi strategi utama untuk melumpuhkan jaringan narkotika dari sisi finansial,” tegasnya.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Lebih jauh, Polri mengusulkan agar aset yang telah disita nantinya dimanfaatkan untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dana tersebut juga diharapkan bisa memperkuat operasional satuan tugas penanggulangan narkoba.

Eko menambahkan, seluruh masukan dari Polri merupakan bagian dari upaya menyempurnakan regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan narkotika yang semakin kompleks.

“RUU ini harus mampu menyeimbangkan pendekatan penegakan hukum dengan aspek rehabilitasi, sehingga penanganannya lebih berkeadilan,” pungkasnya.

RUU Narkotika dan Psikotropika sendiri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026, sebagai bagian dari pembaruan hukum yang menyesuaikan dengan KUHP dan KUHAP terbaru.