Jakarta, Kakinews – Menteri Keuangan Purbaya Sadewa akhirnya mengambil langkah keras dengan mencopot dua pejabat di Kementerian Keuangan setelah terungkap skandal kelebihan pembayaran restitusi pajak yang mencapai Rp25 triliun kepada perusahaan batu bara—angka yang langsung menampar kredibilitas pengawasan fiskal pemerintah.
Keputusan itu diambil setelah audit internal menemukan pencairan restitusi yang jauh melampaui perhitungan semestinya pada tahun lalu.
Temuan ini tidak hanya menunjukkan kelalaian, tetapi juga membuka dugaan adanya praktik yang tidak beres dalam proses verifikasi dan persetujuan pembayaran pajak.
Saat ini, pemerintah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit investigatif menyeluruh, menelusuri jejak penyimpangan sejak 2016 hingga 2025—periode panjang yang memperkuat indikasi bahwa masalah ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan potensi kegagalan sistemik.
“Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net. Jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya,” tegas Purbaya, Senin (4/5/2026).
Ia menegaskan, pencopotan dua pejabat tersebut bukan langkah simbolis, melainkan bentuk sanksi awal. Dari lima pejabat yang disorot sebagai pihak paling banyak mengeluarkan restitusi, dua langsung dicoret dari jabatannya—sinyal bahwa pemerintah mulai menyasar aktor-aktor kunci di balik kebocoran ini.
Namun persoalan tidak berhenti di angka fantastis. Purbaya mengakui adanya kegagalan serius dalam sistem pelaporan internal. Informasi yang diterima pimpinan ternyata jauh lebih kecil dibanding realisasi di lapangan, membuat pengambilan keputusan berjalan di atas data yang keliru.
Skandal ini menyoroti dua lapis masalah: lemahnya kontrol atas pencairan dana negara dan rapuhnya akurasi data yang menjadi dasar kebijakan. Jika tidak dibenahi secara menyeluruh, praktik serupa berpotensi terus berulang dengan nilai kerugian yang lebih besar.
Ke depan, Kementerian Keuangan berjanji akan merombak sistem pengawasan dan pelaporan secara total. Namun dengan skala penyimpangan yang sudah terungkap, publik kini menunggu lebih dari sekadar janji—yakni pembongkaran tuntas dan pertanggungjawaban nyata atas dugaan kebocoran puluhan triliun rupiah tersebut.
Tinggalkan Balasan