Alasan Sakit Jadi Tameng? KPK Tagih Sikap Kooperatif Bekas Direktur Pertamina Chrisna Damayanto

Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero), Chrisna Damayanto (CD) (Foto: Ist) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti ketidakhadiran mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero), Chrisna Damayanto (CD), dalam agenda pemeriksaan terbaru. Chrisna dilaporkan berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Juru Bicara

KPK Dalami Dugaan Pemerasan oleh Pejabat Kejari HSU, 11 Saksi Digarap di Polda Kalsel

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pendalaman atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Pada Senin (29/12/2025), lembaga

Eks Waka KPK La Ode M Syarif Bongkar Kejanggalan SP3 Kasus Korupsi Nikel Rp2,7 Triliun

Mantan Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif (Foto: Ist) Jakarta, Kakinews.id – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015–2019, La Ode Muhammad Syarif, menilai penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai keputusan yang keliru

KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap izin pertambangan nikel senilai Rp2,7 triliun yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penerbitan Surat

MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun

Ilustrasi dugaan korupsi tambang nikel: praktik suap perizinan, aktivitas pertambangan, dan ekspor mineral yang diduga merugikan keuangan negara. (Foto: Kakinews.id/Diolah) Jakarta, Kakinews.id — Perhimpunan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) resmi menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan nikel kepada Jaksa Agung

Nama Ridwan Kamil Digoreng, Bukti Aliran Dana BJB Masih Gelap

Ridwan Kamil (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, mengkritik keras langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan dugaan korupsi dana iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB)

Pakar Hukum: KPK Jangan Cuci Tangan, Skandal Dana Sosial BI Tak Mungkin Tanpa Restu Dewan Gubernur

Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers penetapan suku bunga acuan di Jakarta, Kamis (22/6/2023). Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75 persen untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3 persen plus

KPK Akui Masih “Gagal” Tangkap 5 Buronan Korupsi, Harun Masiku Masih Kabur

Ilustrasi DPO buronan korupsi KPK. Gedung Merah Putih KPK menjadi latar belakang, di depan terlihat poster “WANTED” dengan siluet lima buronan, dokumen kasus bertanda “TOP SECRET”, tumpukan uang, dan borgol, menggambarkan upaya KPK memburu para pelaku tindak pidana korupsi yang masih bebas. (Foto:

Dirut PT PP Harus Bertanggung Jawab! Rp46,8 Miliar Uang Negara Raib dalam Proyek Fiktif

PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Prof. Trubus Rahardiansyah, Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), menegaskan bahwa dana negara tidak boleh dijadikan sarana eksperimen. Menurutnya, praktik semacam itu merusak akuntabilitas dan menurunkan kepercayaan

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Anggota DPR dalam Kasus CSR BI-OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kemungkinan aliran dana korupsi ke sejumlah anggota DPR RI terkait dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Pendalaman masih berlangsung