KAKINEWS.ID, BANJARMASIN — Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan serta bahan ajar pendidikan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (11/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri dan diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat pengendalian inflasi sekaligus membangun budaya antikorupsi sejak dini.

Dalam rakor itu, Yamin didampingi Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, bersama jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin. Sejumlah materi dibahas, mulai dari strategi menjaga stabilitas harga bahan pokok, penguatan ketahanan pangan, hingga sinergi antarinstansi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain fokus pada pengendalian inflasi, agenda nasional tersebut juga menjadi momentum peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi yang ditujukan sebagai acuan pembelajaran integritas di lingkungan pendidikan.

Wali Kota Yamin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat guna menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat.

“Pemko Banjarmasin siap mendukung langkah konkret pengendalian inflasi, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan harga-harga tetap stabil,” ujarnya.

Ia juga menilai pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini agar tercipta budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

“Nilai-nilai antikorupsi harus menjadi bagian dari pendidikan dan budaya kerja pemerintahan agar tercipta tata kelola yang baik,” katanya.

Rapat koordinasi nasional tersebut turut diikuti gubernur, bupati, wali kota, unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, serta perwakilan dunia pendidikan dari berbagai wilayah di Indonesia, baik secara daring maupun luring dari Kantor Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.