Riza Chalid (Foto: Istimewa)

Kakinews.id – Pelarian Riza Chalid kini resmi naik level. Pengusaha minyak yang menjadi tersangka perkara korupsi sektor energi itu sudah masuk daftar Red Notice Interpol, membuatnya berstatus buronan internasional yang bisa ditangkap di 196 negara anggota.

Kepastian tersebut disampaikan pihak Kejaksaan Agung melalui Kapuspenkum Anang Supriatna. “Benar (masuk red notice–red),” kata Anang saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Lihat Juga:
Bareskrim Polri
Bareskrim Bongkar Jaringan Emas Ilegal, Sita Rp7,63 Miliar, 64 Kg Emas dan US$60 Ribu

Pernyataan singkat itu menandai perubahan besar dalam perburuan terhadap Riza, dari skala nasional menjadi lintas batas negara.

Menurut Anang, proses agar nama Riza tercantum dalam sistem Red Notice tidak terjadi dalam semalam. Pengajuan sudah dilakukan lewat NCB Interpol Jakarta sejak tahun lalu, disertai komunikasi intensif dalam pertemuan Interpol di Maroko pada akhir November 2025.

“Berkat upaya itu akhirnya terwujud, dan Riza Chalid yang kabur setelah anaknya jadi tersangka, akhirnya masuk daftar pemberitahuan merah Interpol. Kita berterima kasih kepada NCB Interpol Jakarta yang berupaya keras memasukan tersangka dalam red notice Interpol,” ujarnya.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Riza sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh Jampidsus Febrie Adriansyah pada 11 Juli 2025 dalam perkara dugaan korupsi dan pencucian uang terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina. Sejak penetapan itu, penyidik berulang kali memanggilnya, namun tak pernah dipenuhi.

Direktur Penyidikan saat itu, Abdul Qohar, menegaskan sikap mangkir tersebut. “MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi, yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri,” ucapnya.

Nama Riza telah lama beredar dalam berbagai pusaran isu migas. Ia pernah disebut dalam rekaman skandal “papa minta saham” yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto. Ia juga dikaitkan dengan polemik Petral yang dibubarkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 2015, serta perkara impor minyak Zatapi yang sempat ditangani Polri sebelum dihentikan. Meski namanya kerap muncul, status tersangka baru benar-benar melekat dalam perkara terbaru ini.

Dalam konstruksi perkara, Riza disebut sebagai beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Putranya, M Kerry Andrianto Riza, lebih dahulu dijerat sebagai tersangka selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.

Total tersangka dalam perkara ini mencapai 18 orang. Tujuh belas telah menjalani proses hukum di pengadilan. Satu nama masih berada di luar jangkauan persidangan—dan kini wajahnya masuk daftar buronan dunia. Dengan Red Notice terbit, pelarian Riza Chalid tak lagi sekadar urusan dalam negeri, melainkan perburuan internasional.