
Jakarta, Kakinews – Pemerintah bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali mencatat operasi besar dalam penyelamatan aset negara. Dalam kegiatan yang digelar di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5/2026), negara berhasil menerima pemasukan lebih dari Rp10,2 triliun sekaligus mengambil alih kembali jutaan hektare kawasan hutan yang selama ini diduga dikuasai secara tidak sah.
Agenda penyerahan tahap VII tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Presiden menilai hasil kerja Satgas PKH menjadi bukti bahwa kebocoran kekayaan negara mulai dipersempit lewat penegakan hukum dan penertiban sektor sumber daya alam.
“Rakyat harus mengetahui bahwa hari ini negara menerima pengembalian uang dalam jumlah sangat besar, lebih dari Rp10 triliun,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, dana hasil penertiban tersebut dapat langsung diarahkan untuk kebutuhan masyarakat, termasuk memperbaiki ribuan fasilitas kesehatan dasar di berbagai daerah yang selama puluhan tahun belum tersentuh renovasi besar.
Berdasarkan data resmi yang dipaparkan Kejaksaan Agung, total dana yang masuk ke kas negara mencapai Rp10.270.051.886.464. Nilai tersebut berasal dari dua sumber utama, yakni denda administratif sektor kehutanan sebesar Rp3,42 triliun dan setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp6,84 triliun.

Tak hanya soal uang negara, Satgas PKH juga melakukan operasi penguasaan kembali kawasan hutan dalam skala sangat luas. Pada sektor perkebunan sawit, luas lahan yang berhasil diamankan sejak Februari 2025 mencapai 5,88 juta hektare. Sementara di sektor pertambangan, kawasan hutan seluas 12.371 hektare lebih berhasil direbut kembali.
Dalam tahap VII ini, lahan hasil penguasaan tersebut kemudian diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait sebelum dikelola lebih lanjut melalui PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Total kawasan yang diserahkan pada tahap ini mencapai 2,37 juta hektare, terdiri dari area SK 01, PBPH, HTI, hingga lahan kewajiban plasma.
Jika diakumulasi sejak operasi dimulai, PT Agrinas Palma Nusantara telah menerima penyerahan kawasan hutan hasil penguasaan Satgas PKH seluas lebih dari 4,11 juta hektare.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan lagi praktik penguasaan sumber daya alam yang merugikan rakyat dan menguntungkan segelintir pihak.
“Tidak boleh lagi ada kekayaan negara bocor. Tidak boleh lagi ada penguasaan sumber daya alam secara melawan hukum yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” tegas Burhanuddin.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah akan terus mengejar pihak-pihak yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara ilegal, termasuk mereka yang mencoba menyembunyikan hasil keuntungan ke luar negeri.
Langkah Satgas PKH dinilai menjadi salah satu operasi penataan kawasan hutan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Selain menyelamatkan triliunan rupiah keuangan negara, operasi tersebut juga disebut sebagai upaya serius pemerintah mengembalikan kendali negara atas sumber daya alam strategis Indonesia.


![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-100x100.jpeg)






Tinggalkan Balasan