JAKARTA, KAKINEWS.ID — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang sebesar Rp13,24 triliun kepada negara serta mengembalikan 259.230,73 hektare kawasan hutan yang sebelumnya berada dalam penertiban Satgas PKH.

Penyerahan tersebut dilakukan melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (6/10/2026).

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menyebut total dana yang diserahkan mencapai Rp13.241.335.681.910,13. Dana tersebut berasal dari sejumlah sumber hasil penanganan Satgas PKH, mulai dari denda administratif bidang kehutanan, perkara pidana khusus, hingga penerimaan pajak.

Lihat Juga:
Jakarta, MI – Penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak yang kian mengundang perhatian. Kejaksaan Agung menyita satu unit pesawat Textron Aviation dan satu unit helikopter Bell 505 sebagai barang bukti dalam perkara tersebut. Sorotan menguat setelah pesawat Textron Aviation dengan registrasi PK-YNB yang disita penyidik masih terlihat menggunakan stiker logo dan tulisan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, BNPB memastikan pesawat tersebut bukan armada yang mereka sewa dalam tiga tahun terakhir. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, berdasarkan data penyewaan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan patroli udara kebakaran hutan dan lahan, pesawat PK-YNB tidak tercatat pernah disewa BNPB dalam kurun waktu tersebut. “Pesawat tersebut dengan Reg PK-YNB, berdasarkan data pesawat yang BNPB sewa untuk misi OMC dan patroli udara Karhutla, tidak pernah disewa BNPB dalam 3 tahun terakhir ini,” kata Suharyanto, Senin (5/10/2026). BNPB memang menggunakan pesawat sewaan untuk sejumlah operasi kebencanaan. Pesawat yang digunakan dalam misi tersebut diberi identitas BNPB selama masa kontrak. Setelah kontrak berakhir, logo dan identitas BNPB seharusnya dilepas. “Pesawat udara yang sedang disewa BNPB untuk operasi udara dan OMC dalam durasi waktu tertentu sesuai dengan kontrak akan dilabeli identitas misi BNPB. Setelah masa kontrak habis, logo identitas BNPB harus dilepas kembali,” ujarnya. Penegasan BNPB tersebut membuat keberadaan stiker lembaga negara pada pesawat yang kini menjadi barang bukti Kejagung semakin menjadi perhatian. Suharyanto juga memastikan BNPB saat ini tidak memiliki kontrak dengan operator pesawat tersebut. Bahkan, BNPB mengaku tidak mengetahui bahwa pesawat itu kemudian terkait dengan pihak yang tengah berhadapan dengan proses hukum dalam perkara dugaan korupsi di BGN. “Saat ini tidak ada kontrak BNPB dengan operator yang mengoperasikan pesawat sesuai dalam foto tersebut. BNPB juga tidak tahu bahwa pesawat tersebut terkait dengan pihak yang saat ini bermasalah dengan kasus hukum di BGN,” tegasnya. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, kembali menegaskan bahwa BNPB tidak memiliki pesawat sendiri. Seluruh pesawat yang digunakan untuk mendukung operasi kebencanaan merupakan unit sewaan berdasarkan kebutuhan dan kontrak. “BNPB pada prinsipnya tidak pernah memiliki pesawat. Adapun setiap pesawat yang ada stiker BNPB adalah unit yang disewa oleh BNPB,” kata Berton. Adapun pesawat PK-YNB yang kini telah menjadi barang bukti Kejagung disebut berkaitan dengan persoalan internal perusahaan afiliasi. “Unit pesawat yang ada di foto tersebut itu merupakan permasalahan internal perusahaan afiliasi tersebut. Sejak barang itu jadi barang bukti, kami tidak bisa lagi urusan sewa-menyewa,” ujarnya. Kasus ini bermula dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT Yada Artha Trimanunggal (YAT) yang dipesan untuk kebutuhan program MBG ketika Dadan Hindayana memimpin BGN. Selain pesawat, penyidik Kejagung juga menyita satu unit helikopter Bell 505. Kedua aset tersebut telah disegel sebagai barang bukti. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyitaan dilakukan dalam perkara yang menjerat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kolonel Budi Utomo bersama empat pihak swasta. Pihak swasta yang disebut dalam perkara tersebut yakni Andri Mulyono selaku Komisaris PT YAT, YY selaku Direktur PT YAT, serta AA dan GB selaku Direktur PT ASE. Dari pengusutan aset, penyidik juga menyita sekitar lima unit telepon seluler, 89 dokumen, serta uang tunai senilai Rp24,970 miliar. “Dari penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan, penggeledahan penyitaan, ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen, dan uang yang telah disita Rp24,970 miliar,” kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026). Selain itu, penyidik menyita satu unit kendaraan Hino, dua kendaraan BYD, satu unit BYD Dolphin, serta satu unit Lexus LM500 tahun 2025. Penyitaan pesawat dan helikopter tersebut menambah daftar aset yang kini berada dalam penguasaan penyidik dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik BGN. Sementara itu, BNPB telah memberikan penjelasan bahwa pesawat PK-YNB bukan pesawat yang mereka sewa dalam tiga tahun terakhir dan penggunaan identitas BNPB semestinya terkait dengan masa kontrak. Kini, keberadaan logo BNPB pada pesawat yang telah disita sebagai barang bukti menjadi bagian dari fakta yang turut mengemuka dalam proses penyidikan Kejagung.
Pesawat Berstiker BNPB Disita Kejagung, Korupsi BGN Makin Disorot

“Pada kesempatan ini kami menegaskan komitmen Satgas PKH untuk memastikan bahwa setiap hasil penertiban kawasan hutan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi negara,” ujar Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Pusat.

Dari total Rp13,24 triliun tersebut, sebesar Rp3.475.738.523.741,13 atau sekitar Rp3,47 triliun berasal dari penagihan denda administratif bidang kehutanan.

Kemudian, Rp1.535.750.234.271 atau sekitar Rp1,53 triliun berasal dari penanganan perkara pidana khusus.

Lihat Juga:
“Jaksa Tangkap Jaksa”, Ada Apa dengan Nikel Morombo?
“Jaksa Tangkap Jaksa”, Ada Apa dengan Nikel Morombo?

Sementara penerimaan pajak dari wajib pajak yang ditangani Satgas PKH mencapai Rp8.229.846.923.898 atau sekitar Rp8,22 triliun.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp13.241.335.681.910,13 kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk disetorkan ke kas negara,” kata Burhanuddin.

Tidak hanya uang, Satgas PKH juga menyerahkan kembali kawasan hutan tahap VIII dengan luas mencapai 259.230,73 hektare kepada pemerintah.

Dari jumlah tersebut, 140.762,04 hektare merupakan kawasan sektor perkebunan. Kawasan itu diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola Agrinas Palma Nusantara.

Selanjutnya, 118.256,74 hektare berupa hutan konservasi dan hutan lindung diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan reforestasi.

Sementara itu, 211,95 hektare kawasan dari sektor pertambangan juga dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan.

Dengan tambahan tahap VIII, total kawasan dari sektor perkebunan yang berhasil dikuasai kembali Satgas PKH mencapai 6.206.212,14 hektare.

Sedangkan kawasan dari sektor pertambangan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 14.633,79 hektare.

Burhanuddin menyatakan capaian tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam penertiban kawasan hutan, penegakan hukum, serta pengembalian manfaat sumber daya alam kepada negara.

“Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, penegakan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tuturnya.