![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung.jpeg)
JAKARTA, KAKINEWS.ID — Penyidikan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, memasuki babak krusial. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap telah menyita sedikitnya 38 objek tanah dan/atau bangunan dengan nilai taksiran mencapai Rp846 miliar.
Nilai tersebut belum termasuk rumah di kawasan Sentul serta sejumlah aset lain yang sebelumnya telah digeledah oleh Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.
Fakta penyitaan ini memperlihatkan bahwa perkara TPPU Febrie tidak berhenti pada dugaan aliran uang, tetapi telah bergerak ke penelusuran dan pengamanan aset yang diduga berkaitan dengan perkara.
Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sekaligus Ketua Tim 9, Rudi Margono, mengatakan 38 objek tanah dan/atau bangunan tersebut telah disita dalam tahap penyidikan.
“Terkait dengan progres penyitaan, dari tahap penyidikan kemarin, telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan/atau bangunan,” ujar Rudi di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Dari keseluruhan aset tersebut, nilai sementara yang berhasil ditaksir mencapai sekitar Rp846 miliar.
“Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai Rp846 miliar,” kata Rudi.
Namun, Kejagung belum merinci satu per satu kepemilikan aset tersebut. Belum dijelaskan secara terbuka apakah aset-aset itu tercatat atas nama Febrie Adriansyah, Don Ritto, Nurman Herin, atau pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara.
Selain 38 objek tanah dan bangunan, penyidik juga telah mengamankan 27 lembar saham perusahaan, barang bukti berupa valuta asing dan emas, serta sekitar 1.150 lembar dokumen.
Besarnya aset yang disita menjadi bagian penting dalam pembuktian dugaan TPPU. Penelusuran tidak hanya diarahkan pada asal-usul harta, tetapi juga kemungkinan keterkaitan aset dengan tindak pidana asal yang sedang didalami penyidik.
Kejagung menyatakan proses penyidikan perkara tersebut pada dasarnya telah selesai. Tim penyidik kini memasuki tahap finalisasi sebelum berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
“Jadi, perkaranya dari teknis penyidikan, menurut Tim 9, dianggap sudah selesai,” ujar Rudi.
Selanjutnya, penyidik masih menunggu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21. Setelah dinyatakan lengkap, proses akan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk memasuki tahap penuntutan.
“Perkaranya belum dilimpahkan (ke Kejari). Tapi proses finalisasi untuk penyelesaian yang nanti akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti,” katanya.
Setelah tahap penuntutan selesai, perkara Febrie Adriansyah akan dibawa ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Perampungan penyidikan tersebut disepakati setelah Kejagung menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah institusi, termasuk Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Kejaksaan pada Selasa (15/9/2026).
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan TPPU dengan tindak pidana asal berupa korupsi. Febrie kemudian ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Jakarta Timur.
Kejagung sebelumnya menyatakan dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan posisi Febrie sebagai jaksa dan pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.
“Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan,” ujar Rudi pada 24 Juli 2026.
Kejagung belum mengungkap secara detail konstruksi perkara maupun modus yang diduga dilakukan. Alasannya, informasi tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan pembuktian.
“Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya,” kata Rudi.
Selain Febrie, Kejagung menetapkan Don Ritto dan Nurman Herin sebagai tersangka dalam perkara TPPU. Keduanya dijerat dengan pasal TPPU.
Dengan penyitaan 38 aset tanah dan bangunan senilai sekitar Rp846 miliar, ditambah saham, emas, valuta asing, serta ribuan dokumen, perkara ini kini menghadapi fase penentuan: apakah seluruh rangkaian barang bukti tersebut mampu mengurai secara terang asal-usul kekayaan dan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan.
Kejagung menyatakan penyidikan telah rampung secara teknis. Bola berikutnya berada pada kelengkapan berkas perkara dan proses penuntutan hingga pembuktian di pengadilan.
