KAKINEWS.ID, BANDAR LAMPUNG – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di wilayah Lampung dibayangi dugaan praktik pemotongan honor petugas.
Nilainya tidak kecil, mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta per orang. Dugaan tersebut menyeret nama oknum yang disebut-sebut berkaitan dengan kelompok Kadafi Center.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, praktik tersebut diduga melibatkan seseorang berinisial R. Oknum ini disebut memiliki keterkaitan dengan tim Kadafi Center dan diduga melakukan penarikan sejumlah uang dari honor petugas sensus.
Jika informasi tersebut benar, jumlah uang yang terkumpul tentu bukan angka kecil. Dengan dugaan potongan Rp1 juta hingga Rp2 juta per petugas, terdapat dana dalam jumlah besar yang perlu dijelaskan asal-usul, peruntukan, serta pihak yang mengelolanya.
Dugaan ini semakin mengundang tanda tanya setelah beredar percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang mencantumkan istilah “Dana Komitmen” sebesar Rp1,5 juta per orang .
Dalam percakapan tersebut, dana disebut akan dikumpulkan setelah seluruh pekerjaan selesai. Petugas juga diarahkan untuk mentransfer uang ke rekening An. IS.
Munculnya istilah dana komitmen tersebut memunculkan pertanyaan serius. Apakah dana itu merupakan potongan honor petugas, pungutan internal yang disepakati, atau justru penarikan uang tanpa dasar ketentuan resmi? Hal ini dikatakan oleh Ketua Ormas Komite Anti Korupsi Lampug
Lucky Norhidayah Senin 9 /11/2026,
Sorotan ini menjadi atensi Publik tegasnya ,
Hingga kini, belum ada penjelasan yang memastikan legalitas penarikan dana tersebut. Begitu pula mengenai siapa pemilik rekening penerima, siapa yang menginisiasi pengumpulan uang, serta untuk kepentingan apa dana tersebut dihimpun,sumber atau informasi in belum terperipikasi,dan perlunya hak jawab.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung juga diminta tidak tinggal diam dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
BPS perlu menjawab secara tegas apakah dalam pelaksanaan SE2026 terdapat mekanisme resmi yang membolehkan pengumpulan “Dana Komitmen” sebesar Rp1,5 juta dari setiap petugas, siapa pihak yang memiliki kewenangan mengelolanya, serta apakah penarikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai urusan internal semata. Jika benar terdapat pemotongan honor tanpa dasar yang sah, hak petugas yang telah bekerja justru dipertaruhkan.
Publik kini menunggu transparansi BPS Lampung untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar administrasi yang jelas atau justru terdapat praktik penarikan dana yang harus ditelusuri lebih lanjut.
Klarifikasi dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak tercoreng oleh dugaan pungutan yang membebani petugas di lapangan.(Red)
