INDRAMAYU, KAKINEWS.ID – Dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali memantik desakan keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Forum Peduli Indramayu (FPI) meminta lembaga antirasuah tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi segera menelusuri dugaan transaksi uang miliaran rupiah yang disebut berkaitan dengan proyek APBD 2025.
FPI mendatangi Gedung KPK di Jakarta pada Rabu (4/11/2026). Kedatangan mereka membawa satu tuntutan utama: dugaan praktik ijon proyek di Indramayu harus dibongkar secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam transaksi tersebut.
Koordinator FPI, Masdi, mendesak KPK memeriksa seluruh nama yang muncul dalam materi pengaduan masyarakat. Sorotan turut diarahkan kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang disebut dalam laporan pengaduan seorang pengusaha berinisial HK.
FPI menilai dugaan pemberian uang sebelum proyek pemerintah ditenderkan bukan perkara sepele. Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi mencederai tata kelola pengadaan barang dan jasa, sekaligus membuka ruang bagi proyek pemerintah yang tidak berjalan secara transparan.
Namun, penyebutan nama dalam laporan pengaduan bukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Dugaan tersebut masih harus diuji melalui penyelidikan dan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Dalam aksinya, FPI menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, meminta KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan ijon proyek APBD Indramayu. Kedua, mendesak pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga berkaitan dengan transaksi. Ketiga, meminta KPK mendalami dugaan keterlibatan Lucky Hakim sesuai ketentuan hukum.
Aksi tersebut juga melibatkan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya Warung Nusantara (WN) 88, Gerakan Membangun Peduli Aspirasi Rakyat (GMPAR), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta tokoh masyarakat Indramayu.
Masdi menegaskan, FPI tidak ingin laporan dugaan transaksi proyek tersebut menguap tanpa kejelasan. Mereka menyatakan siap kembali menggelar demonstrasi di Gedung KPK apabila tidak melihat perkembangan penanganan yang dinilai memadai.
Dugaan Uang Rp1 Miliar hingga Rp2,5 Miliar
Dugaan praktik ijon proyek APBD Indramayu tahun anggaran 2025 sebelumnya mencuat setelah HK, seorang pengusaha asal Cirebon, melaporkan persoalan tersebut ke KPK pada Kamis (29/10/2026).
Dalam laporan itu, HK menguraikan sejumlah rangkaian pertemuan dan transaksi yang diduga melibatkan pengusaha serta seorang pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH. Nama pengusaha berinisial RS juga tercantum dalam kronologi pengaduan.
Berdasarkan keterangan HK, peristiwa bermula dari pertemuan LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut berlanjut pada 10 Desember 2024.
Pada tanggal itu, RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi dari APBD Indramayu 2025. HK menyebut uang tersebut kemudian disetorkan ke salah satu kantor Bank BCA di kawasan Gunung Sari oleh dua orang berinisial AS dan FR.
Kronologi pengaduan juga memuat dugaan transaksi lain yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.
HK mengaku memfasilitasi sejumlah pertemuan antara para pengusaha dengan LH. Salah satunya berlangsung di kawasan Senayan Golf Club, Jakarta, pada 27 Mei 2025. Dalam pertemuan itu, disebutkan adanya permintaan transfer Rp750 juta ke rekening seseorang berinisial IM yang diklaim sebagai adik LH.
Pada hari yang sama, HH disebut bertemu LH di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Sehari kemudian, HH dikabarkan menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar melalui HK untuk diteruskan kepada LH dalam bentuk mata uang dolar.
Dugaan transaksi tersebut tidak berhenti di situ. Pada 30 Juli 2025, HK mengaku kembali diminta seseorang berinisial AN untuk menambah dana investasi sebesar Rp2,5 miliar. Dana itu disebut berkaitan dengan harapan memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.
Sementara itu, RS disebut kembali menyerahkan uang Rp500 juta pada 29 Desember 2024 melalui perantara berinisial AY dan IR di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Cibubur.
Pada Januari 2025, RS juga diklaim menjanjikan tambahan uang dengan nilai serupa melalui komunikasi video call dengan LH.
Seluruh informasi mengenai transaksi tersebut merupakan keterangan dalam pengaduan HK. Kebenaran, tujuan pemberian uang, serta pihak yang menerima dana masih memerlukan pendalaman KPK.
Daftar Proyek Rp7 Miliar Ikut Disorot
Tak hanya dugaan aliran uang, laporan HK juga menyinggung pemberian daftar pekerjaan konstruksi kepada RS pada Maret hingga April 2025 melalui seseorang berinisial HL.
Daftar tersebut diklaim berasal dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).
Total nilai pekerjaan yang disebut dalam pengaduan mencapai Rp7.022.566.000 atau sekitar Rp7,02 miliar.
Jika rangkaian keterangan tersebut terverifikasi, persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan transaksi uang, tetapi juga perlu menguji apakah terdapat pengaturan akses terhadap proyek pemerintah sebelum proses pengadaan berlangsung.
KPK diharapkan menelusuri aliran dana, menguji dokumen pengadaan, serta mengklarifikasi keterangan seluruh pihak yang disebut dalam laporan. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah dugaan transaksi tersebut memiliki keterkaitan dengan proses penentuan pemenang proyek APBD.
FPI mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Nama-nama yang muncul dalam pengaduan harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan sekadar dibiarkan menjadi polemik di ruang publik.
Hingga kini, rangkaian dugaan tersebut masih berstatus materi pengaduan masyarakat. Belum terdapat kesimpulan hukum mengenai keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai proses hukum memberikan kepastian.
