Jakarta, Kakinews.id – Pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar di dua kementerian yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad kini menjadi sorotan serius. Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut membuka pertanyaan besar mengenai transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah, potensi konflik kepentingan, hingga dugaan praktik monopoli penyediaan jasa promosi menggunakan anggaran negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta tidak sekadar menerima temuan tersebut sebagai persoalan administrasi pengadaan. Lembaga antirasuah perlu menelusuri secara menyeluruh apakah terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan, penunjukan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pembayaran menggunakan uang negara.
Nilai pengadaan yang mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar itu tersebar dalam delapan paket pekerjaan di dua kementerian selama periode 2024–2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji temuan ICW untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi serta apakah perkara tersebut masuk dalam kewenangan KPK.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Budi, KPK juga perlu memastikan apakah substansi persoalan tersebut berada dalam wilayah kewenangan penindakan lembaga antirasuah atau menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum lainnya.
Namun, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pemeriksaan administratif semata. Besarnya nilai kontrak dan munculnya dugaan konflik kepentingan menuntut penelusuran yang transparan dan menyeluruh.
Budi menyarankan kementerian terkait melakukan evaluasi internal terhadap proses pengadaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pekerjaan.
“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” ujarnya.
Delapan Paket Pengadaan, Satu Perusahaan Penerima Kontrak
Temuan ICW mengungkap lima paket pengadaan jasa influencer di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025–2026.
Seluruh paket dengan nilai gabungan hampir Rp14,7 miliar tersebut dikontrakkan melalui PT Rans Animasi Indonesia.
Ruang lingkup pekerjaan tidak hanya mencakup publikasi konten promosi di media sosial, tetapi juga penayangan materi melalui Instagram, TikTok, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga keterlibatan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
Di sinilah persoalan pengadaan tersebut menjadi perhatian. ICW menduga pola pengadaan itu mengarah pada penggunaan satu penyedia tunggal yang berpotensi mempersempit persaingan dan menutup kesempatan pelaku usaha lain untuk mendapatkan pekerjaan serupa.
Sorotan semakin menguat karena Raffi Ahmad bukan hanya figur publik dan pemilik kepentingan bisnis di RANS, tetapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kepentingan bisnis dan jabatan publik. Apakah seluruh proses pengadaan telah menjamin persaingan yang sehat? Apakah pemilihan penyedia dilakukan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan objektif? Serta apakah potensi konflik kepentingan telah diidentifikasi dan dikelola secara memadai?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban berbasis dokumen pengadaan, bukan sekadar pernyataan bahwa seluruh prosedur telah dipenuhi.
RANS Klaim Pengadaan Sesuai Prosedur
Di tengah derasnya sorotan publik, manajemen PT RANS Entertainment Indonesia Tbk memberikan penjelasan melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/11/2026).
Corporate Secretary PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, Chintami M. Sihombing, menegaskan seluruh kerja sama komersial dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dijalankan secara profesional dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat,” tulis Chintami.
Manajemen juga menyatakan seluruh persyaratan administratif, teknis, dan komersial telah dipenuhi dalam setiap proses pengadaan.
Terkait nilai kontrak Rp14,7 miliar, RANS menjelaskan angka tersebut mengacu pada standar tarif komersial atau commercial rate card yang berlaku untuk klien korporasi.
Menurut perusahaan, nilai kontrak tidak hanya mencakup publikasi digital, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, honorarium kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi terintegrasi lainnya.
Manajemen turut menyatakan memahami perhatian publik terhadap potensi konflik kepentingan yang muncul karena Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden sekaligus memiliki kepentingan kepemilikan di perusahaan.
KPK Perlu Menguji, Bukan Sekadar Mencatat
Klaim kepatuhan perusahaan terhadap prosedur pengadaan tetap perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen dan fakta pelaksanaan kontrak. Terdaftar dalam katalog elektronik atau menggunakan platform pengadaan pemerintah tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai persaingan, kewajaran harga, kebutuhan pekerjaan, dan potensi konflik kepentingan.
KPK perlu menelusuri siapa yang menyusun kebutuhan pengadaan, bagaimana spesifikasi pekerjaan ditentukan, siapa yang mengambil keputusan pemilihan penyedia, serta apakah terdapat penyedia lain yang memiliki kesempatan bersaing.
Kewajaran nilai kontrak juga perlu diuji dengan membandingkan rincian pekerjaan, volume produksi, tarif jasa, biaya operasional, dan realisasi pembayaran.
Hingga kini, temuan ICW dan besarnya nilai kontrak belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, dugaan penyempitan kompetisi dan potensi konflik kepentingan merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
Publik berhak mengetahui apakah Rp14,7 miliar anggaran kementerian tersebut benar-benar dibelanjakan berdasarkan kebutuhan, prinsip persaingan sehat, dan manfaat yang terukur.
KPK perlu memastikan persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik antara ICW dan manajemen RANS. Jika ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pidana dan masuk kewenangannya, penelusuran harus ditingkatkan ke tahap penegakan hukum sesuai ketentuan.
Sebab, ketika uang negara masuk ke kontrak bernilai miliaran rupiah yang melibatkan figur pejabat publik, transparansi bukan sekadar pilihan. Akuntabilitas harus dibuktikan.
