
Jakarta, Kakinews.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) melawan upaya hukum Samin Tan yang mempersoalkan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam mengadili perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).
Dalam sidang tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026), jaksa secara tegas meminta majelis hakim menolak seluruh keberatan yang diajukan tim penasihat hukum Samin Tan.
Jaksa menilai argumentasi pembela yang mempersoalkan kewenangan relatif pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab, perkara tersebut dinilai tidak hanya menyangkut aktivitas penambangan batu bara di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, tetapi juga dugaan pengendalian korporasi yang dilakukan dari Jakarta.
“Menyatakan keberatan tim advokat tidak diterima atau ditolak untuk seluruhnya,” tegas jaksa dalam persidangan.
JPU juga meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan terhadap Samin Tan telah disusun sesuai ketentuan hukum dan dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Jaksa menegaskan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.
“Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atas nama terdakwa Samin Tan,” ujar jaksa.
Menurut penuntut umum, eksepsi yang diajukan pihak Samin Tan hanya berfokus pada persoalan kewenangan pengadilan. Sementara, keabsahan formil dan materiil surat dakwaan, termasuk kecermatan, kejelasan, serta kelengkapannya, tidak menjadi pokok keberatan.
Sebelumnya, tim penasihat hukum Samin Tan berpendapat bahwa seluruh perbuatan utama yang didakwakan, mulai dari aktivitas penambangan, pengangkutan hingga penjualan batu bara, berlangsung di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Begitu pula dengan lokasi yang dikaitkan dengan dugaan kerugian negara. Mereka menilai Jakarta hanya dicantumkan sebagai alamat kantor perusahaan maupun instansi terkait.
Atas argumentasi tersebut, pihak terdakwa berpandangan perkara semestinya ditangani Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.
Namun, jaksa membantah konstruksi pembelaan tersebut. Penuntut umum menilai tim penasihat hukum mengabaikan dugaan peran Samin Tan sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner yang disebut memiliki kendali terhadap korporasi dari Jakarta Pusat.
Dengan demikian, pencantuman wilayah DKI Jakarta dalam surat dakwaan, menurut jaksa, bukan sekadar persoalan alamat kantor, melainkan berkaitan dengan uraian dugaan perbuatan pidana yang menjadi bagian dari konstruksi perkara.
“Penuntut umum menyimpulkan, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil advokat terdakwa yang menyatakan bahwa pencantuman wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam surat dakwaan hanya sebatas alamat kantor, tanpa disertai uraian perbuatan pidana tidak beralasan menurut hukum,” kata jaksa.
JPU pun meminta majelis hakim menolak eksepsi tersebut dan membawa perkara ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Dakwaan Korupsi Rp17,74 Triliun dan TPPU Rp18,1 Miliar
Di balik sengketa kewenangan pengadilan, Samin Tan menghadapi dakwaan serius dalam perkara pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
Jaksa mendakwa dugaan penyimpangan pengelolaan tambang perusahaan tersebut selama periode 2016–2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp17,74 triliun.
Tak hanya itu, Samin Tan juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp18,1 miliar.
Dalam dakwaannya, jaksa mengungkap dugaan pencucian uang tersebut berkaitan dengan transaksi penjualan ekspor batu bara sebanyak 5,88 juta metrik ton. Batu bara itu disebut berasal dari kegiatan pertambangan di wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT yang telah diterminasi.
Hasil penjualan batu bara tersebut diduga berasal dari transaksi dengan Rescom Mineral Trading FZE Ltd. Pembayaran ekspor kemudian disebut mengalir melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Samin Tan.
Jaksa juga mengungkap dugaan pembelian sejumlah aset properti menggunakan nama pihak lain, meskipun aset tersebut disebut masih berada dalam kendali Samin Tan.
Atas perkara tersebut, Samin Tan dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain Samin Tan, empat terdakwa lainnya turut terseret dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang PT AKT. Mereka adalah Handry Sulfian, Helmi Zaidan Mauludin, Muhammad Juni Eka Wardana, dan Bagus Jaya Wardhana.
Dengan penolakan eksepsi yang diminta jaksa, nasib keberatan Samin Tan kini berada di tangan majelis hakim. Jika eksepsi ditolak, persidangan akan berlanjut untuk menguji seluruh dakwaan dan pembuktian penuntut umum.









