Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar (Foto: Dok Kakinews.id/Istimewa)

Kakinews.id – Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, kembali menguji kesabaran publik dan penegak hukum. Terpidana korupsi pengadaan pesawat itu mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara besar yang ditangani Kejaksaan Agung, meski telah divonis bersalah hingga tingkat kasasi.

Dalam permohonan PK tersebut, Emirsyah menyodorkan dua novum yang dinilai Kejaksaan sama sekali tidak relevan. Salah satunya adalah surat bukti pelunasan denda dan uang pengganti dalam perkara suap yang sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini dinilai sebagai upaya mengaburkan perkara korupsi jumbo yang merugikan negara triliunan rupiah.

Lihat Juga:
KPK Tambah Tersangka Baru di Skandal Gratifikasi Bea Cukai, Pejabat P2 Diciduk Bersama Jejak Rp5 Miliar
KPK Bongkar Bukti Baru Korupsi Rejang Lebong, Jejak Proyek Diduga Merembet ke Daerah Lain

Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Riono Budisantoso, menegaskan novum tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Ia menyebut perkara yang ditangani KPK dan Kejaksaan Agung adalah dua tindak pidana yang berbeda, meski melibatkan terdakwa yang sama.

“Perkara yang ditangani KPK adalah suap,” ujar Riono, Minggu (18/1/2026).

Dalam perkara KPK, Emirsyah terbukti menerima suap terkait pengadaan pesawat dari Airbus S.A.S, Rolls-Royce PLC, Avions de Transport Regional (ATR), dan Bombardier Inc, dengan nilai mencapai Rp46 miliar. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana lainnya.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Sementara itu, Kejaksaan Agung menangani perkara yang jauh lebih besar: dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di Garuda Indonesia yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 609 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp9,37 triliun. Dalam perkara ini, Emirsyah dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp817.722.935.892 atau sekitar Rp817 miliar, yang diyakini berasal dari keuntungan ilegal pengadaan pesawat.

“Yang ditangani Kejaksaan adalah perbuatan memperkaya diri sendiri dan pihak lain secara melawan hukum yang berakibat kerugian keuangan negara,” tegas Riono.

Sebelumnya, dalam putusan kasasi, Emirsyah divonis lima tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti Rp817,7 miliar dengan subsider lima tahun penjara. Vonis tersebut menegaskan posisinya sebagai terpidana korupsi kelas kakap.

Dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026), Emirsyah hadir langsung. Kuasa hukumnya, Yudhi Ongkowijoyo, mengajukan dua novum. Novum pertama adalah putusan kasasi Mahkamah Agung atas nama mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo, yang menggugurkan tuntutan jaksa dengan dalih nebis in idem. Novum kedua adalah surat keterangan lunas denda dan uang pengganti dari KPK.

Nebis in idem merupakan asas hukum yang melarang seseorang diadili dua kali atas perbuatan pidana yang sama. Namun, Kejaksaan menilai dalih tersebut tidak berdasar karena objek, tempus, dan akibat hukum dari kedua perkara jelas berbeda.

Pihak Emirsyah berdalih terdapat pertentangan putusan karena Soetikno Soedarjo dinyatakan bebas, sementara Emirsyah tetap diputus bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan dalih itu, mereka meminta majelis hakim PK membatalkan putusan kasasi.

Namun, bagi penegak hukum, permohonan PK ini justru memperlihatkan upaya berulang terpidana korupsi untuk lolos dari jerat pertanggungjawaban atas kerugian negara triliunan rupiah—sebuah manuver hukum yang dinilai lebih mencederai rasa keadilan publik ketimbang mengungkap kebenaran.