Andrie Yunus (Foto: Ist)

Kakinews – Komisi III DPR RI menetapkan sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Kesepakatan itu diumumkan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, usai rapat bersama lintas fraksi pada Rabu (18/3/2026).

Dalam hasil rapat, Komisi III menyampaikan apresiasi kepada Polri dan pihak terkait atas langkah awal pengungkapan kasus, termasuk identifikasi pelaku. Meski demikian, DPR menekankan pentingnya penanganan yang transparan dan tuntas.

Lihat Juga:
Bareskrim Polri
UGM Serahkan Data Akademik Jokowi ke Bareskrim, Polemik Ijazah Makin Terbuka

Komisi III juga meminta sinergi antara Polri dan TNI terus diperkuat dalam mengusut kasus ini, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP terbaru.

Selain itu, DPR mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan perlindungan menyeluruh kepada Andrie Yunus, termasuk kepada keluarga dan pihak-pihak terkait lainnya. LPSK bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan juga diminta memastikan pemulihan korban berjalan optimal.

Langkah lain yang diambil adalah pembentukan Panitia Kerja (Panja) guna mengawal proses hukum kasus ini. DPR menegaskan komitmennya untuk terus memonitor penanganan perkara hingga tuntas.

Lihat Juga:
Jakarta — Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Bukan hanya status tersangka dan rangkaian upaya paksa yang digugat, tim hukum Febrie kini menyerang fondasi penyidikan Kejaksaan Agung dengan mempersoalkan keabsahan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026), anggota tim kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menuding Sprindik Kejaksaan Agung cacat kewenangan karena disebut diterbitkan dan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), bukan Direktur Penyidikan (Dirdik). Sprindik yang menjadi sasaran gugatan adalah Nomor PRIN-45/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Surat tersebut menjadi dasar Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan dan memeriksa Febrie sebagai tersangka. Tim hukum mendasarkan gugatannya pada Pasal 102 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014. “Wewenang penerbitan dan penandatanganan Surat Perintah Penyidikan di tingkat Kejaksaan Agung secara delegatif/atributif merupakan kewenangan absolut Direktur Penyidikan (Dirdik), bukan Plt. Jampidsus,” kata Febri. Bagi tim hukum, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif. Mereka menilai jika pejabat yang menerbitkan Sprindik tidak memiliki kewenangan, maka seluruh tindakan penyidikan yang lahir dari surat tersebut ikut berada dalam posisi hukum yang dipersoalkan. “Fakta diterbitkannya Sprindik a quo oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan prosedural membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Turut Termohon didasari atas prosedur yang cacat wewenang (onbevoegdheid) dan batal demi hukum,” tegasnya. Perkara Febrie sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Penanganan perkara kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung berdasarkan surat Kepala Kortastipidkor Polri Nomor B/1065/VII/RES.3/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Sprindik, yakni PRIN-43/F/Fd.2/07/2026, PRIN-44/F/Fd.2/07/2026, dan PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Sprindik terakhir inilah yang menjadi salah satu titik serangan utama tim hukum Febrie. Mereka menilai pengambilalihan perkara oleh Kejaksaan Agung tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang diduga telah muncul dalam proses penyidikan sebelumnya. “Pelimpahan maupun pengambilalihan perkara tidak pernah dapat memutihkan (whitewash) cacat hukum yang telah ada sejak awal,” ujar Febri. Tim hukum juga menyerang kewenangan Polda Metro Jaya setelah perkara beralih ke Kejaksaan Agung. Mereka berpendapat institusi penyidik sebelumnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk meneruskan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa setelah perkara diambil alih. “Dengan beralihnya penanganan perkara antar-institusi penegak hukum tersebut, maka institusi penyidik semula secara hukum telah kehilangan kewenangan (onbevoegd) untuk melanjutkan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa yang telah dilakukan,” katanya. Konsekuensinya bisa lebih jauh. Tim hukum mempersoalkan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan sebelum pelimpahan perkara. Jika tindakan awal tersebut dinyatakan cacat hukum, mereka menilai hasil penggeledahan dan penyitaan tidak dapat begitu saja digunakan sebagai dasar pembuktian oleh Kejaksaan Agung. Tim hukum juga merujuk Pasal 163 ayat (3) KUHAP baru atau UU Nomor 20 Tahun 2025 terkait penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Tak berhenti pada Sprindik dan upaya paksa, pemanggilan Febrie sebagai tersangka turut diseret ke dalam gugatan. Kejaksaan Agung sebelumnya menerbitkan Surat Panggilan Nomor SPT-3412/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026 untuk meminta Febrie hadir menjalani pemeriksaan pada 17 Juli 2026 berdasarkan Sprindik PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Bagi tim hukum, pemanggilan tersebut merupakan konsekuensi lanjutan dari rangkaian penyidikan yang keabsahannya kini diuji di pengadilan. Karena itu, mereka meminta hakim praperadilan tidak berhenti menguji proses penyidikan Polda Metro Jaya, tetapi juga membedah legalitas penyidikan yang diteruskan Kejaksaan Agung setelah perkara dilimpahkan. Dalam petitumnya, tim hukum meminta seluruh tindakan hukum lanjutan yang bersandar pada penetapan tersangka maupun upaya paksa yang mereka nilai tidak sah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung menghentikan seluruh penyidikan dan tindakan hukum lanjutan terhadap Febrie yang dianggap bertumpu pada tindakan-tindakan yang kini dipersoalkan. Gugatan ini membuat perkara Febrie tak hanya menjadi pertarungan soal dugaan tindak pidana, tetapi juga berubah menjadi ujian terbuka terhadap legalitas kewenangan aparat penegak hukum dalam membangun sebuah perkara pidana.
Praperadilan Febrie Memanas, Sprindik Kejagung Dituding Cacat Wewenang dan Batal Demi Hukum

“Komisi III akan mengawal kasus ini melalui Panitia Kerja yang dibentuk,” ujar Habiburokhman.

Tak hanya itu, DPR juga berencana menggelar rapat lanjutan dengan Polri, LPSK, serta tim kuasa hukum korban sebagai bentuk pengawasan terhadap perlindungan hak masyarakat.

Pelaku Diduga Lebih dari Empat Orang

Di sisi lain, perkembangan penyidikan menunjukkan kemungkinan jumlah pelaku lebih dari empat orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menyebut penyelidikan masih terus berkembang.

“Tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku lebih dari empat orang,” kata Iman dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Polisi telah mengidentifikasi dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK yang diduga sebagai eksekutor penyiraman. Keduanya hingga kini masih dalam pengejaran.

Penyidik, lanjut Iman, terus mengumpulkan bukti, termasuk melalui metode scientific crime investigation, untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa tersebut.

Sementara itu, dari pihak militer, TNI telah mengamankan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang diduga terlibat. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menyatakan keempat prajurit tersebut telah diserahkan oleh Denma BAIS.

Empat anggota TNI yang diamankan masing-masing berinisial NDP, SL, BWH, dan ES, yang berasal dari matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tiga di antaranya merupakan perwira dengan pangkat tertinggi kapten.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena melibatkan aparat negara serta memunculkan perbedaan versi antara kepolisian dan TNI terkait identitas pelaku.