Jakarta, Kakinews – Komisi Pemberantasan Korupsi tak lagi setengah hati. Lembaga antirasuah itu mulai menguliti dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara dengan memanggil deretan pejabat teknis yang diduga punya peran dalam proyek bermasalah tersebut.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menguak praktik kotor di sektor infrastruktur. Kini, penyidik bergerak lebih dalam, menyasar aktor-aktor di balik layar yang selama ini luput dari sorotan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pemeriksaan ini adalah langkah awal membongkar jaringan yang lebih besar. “Ini pengembangan dari perkara OTT terkait proyek infrastruktur di PUPR Sumatera Utara dan PJN. Hari ini kami mulai memeriksa saksi-saksi,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Lihat Juga:
KPK Tambah Tersangka Baru di Skandal Gratifikasi Bea Cukai, Pejabat P2 Diciduk Bersama Jejak Rp5 Miliar
KPK Bongkar Bukti Baru Korupsi Rejang Lebong, Jejak Proyek Diduga Merembet ke Daerah Lain

Meski belum ada tersangka baru, penggunaan sprindik umum justru menjadi sinyal keras: KPK masih membuka lebar kemungkinan menyeret lebih banyak pihak. Artinya, daftar nama yang diperiksa hari ini bisa menjadi pintu masuk menuju aktor utama.

Pemeriksaan dilakukan di BPKP Sumatera Utara, dengan materi yang masih dirahasiakan. Namun, komposisi saksi yang dipanggil menunjukkan bahwa penyidikan sudah menyentuh level teknis pelaksana proyek—titik krusial yang kerap menjadi jalur permainan anggaran.

Nama-nama yang mulai diseret penyidik:

Lihat Juga:
KPK Kembali Panggil Rudy Tanoesoedibjo, Tersangka Korupsi Bansos 2020 Usai Praperadilan Ditolak
  1. Manaek Manalu – PNS BBPJN Sumut
  2. T. Rahmansyah Putra (Dadam) – Kasatker PJN Wilayah II (2023–2024)
  3. Heri Handoko – PPK 1.2 BBPJN
  4. Faisal – PPK 1.1 BBPJN
  5. Munson Ponter Paulus Hutauruk – eks PPK 1.4
  6. Rahmad Parulian – eks Kasatker PJN Wilayah I, kini pejabat PUPR Sumut
  7. Dicky Erlangga – Kasatker Wilayah I PJN

Deretan nama ini bukan sekadar formalitas. Mereka adalah pihak yang berada di jantung pengelolaan proyek—yang memahami alur anggaran, penunjukan kontraktor, hingga potensi penyimpangan.

Langkah KPK ini mempertegas bahwa kasus korupsi jalan di Sumut belum selesai. Vonis terhadap sejumlah pihak sebelumnya diduga baru menyentuh permukaan. Kini, tekanan publik mengarah pada satu hal: siapa aktor besar di balik proyek ini?

Jika KPK konsisten, pengusutan ini berpotensi membuka skandal yang lebih luas—bukan hanya soal proyek jalan, tetapi pola korupsi sistemik di sektor infrastruktur.