Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok KN)
KAKINEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi setengah hati. Rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, di Bandung digerebek penyidik pada Rabu (1/4/2026). Hasilnya mencengangkan: uang tunai ratusan juta rupiah disita dari ruang pribadi yang bersangkutan.
KPK menduga kuat duit tersebut bukan sekadar simpanan biasa, melainkan terkait pusaran suap ijon proyek dan gratifikasi yang menyeret Bupati Bekasi periode 2025–2030, Ade Kuswara.
“Penyidik mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai ratusan juta rupiah dari ruangan saudara ONS,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (2/4/2026).
Isu sensitif soal CCTV yang disebut dimatikan saat penggeledahan pun dibantah keras. KPK menyebut justru pihak keluarga yang mematikan kamera pengawas tersebut. “Penyidik tidak mencabut atau mematikan CCTV. Itu dilakukan oleh keluarga. Kami hanya melakukan pengecekan, dan tidak ada penyitaan CCTV,” ujar Budi.
KPK juga menegaskan, penggeledahan dilakukan sesuai prosedur hukum, lengkap dengan dokumen resmi dan disaksikan keluarga serta perangkat lingkungan setempat. Tak ada celah untuk menggiring opini seolah proses ini cacat prosedur.
Namun sorotan tak berhenti di situ. Nama Ono Surono sudah lebih dulu muncul dalam radar penyidikan. Ia pernah diperiksa sebagai saksi pada 15 Januari 2026 dan diduga ikut menerima aliran dana dari pengusaha Sarjan—sosok kunci dalam perkara ini.
Dalam perkara yang sama, KPK telah menahan Ade Kuswara, Kepala Desa Sukadami H.M. Kunang (yang juga ayah Ade), serta Sarjan dari pihak swasta. Ade dan Kunang dijerat pasal berlapis terkait suap dan gratifikasi, sementara Sarjan didakwa sebagai pemberi suap.
Di persidangan Tipikor Bandung, Sarjan disebut menggelontorkan total Rp11,4 miliar demi mengamankan proyek Tahun Anggaran 2025. Uang itu mengalir lewat sejumlah perantara dengan nominal fantastis—mencerminkan praktik korupsi yang terstruktur dan sistematis.
Penggeledahan ini menjadi sinyal keras: KPK mulai menelusuri lebih dalam jejaring kekuasaan dan bisnis di balik proyek-proyek daerah. Jika aliran dana terus terkuak, bukan tak mungkin daftar tersangka akan bertambah—dan skandal ini melebar hingga ke lingkar elite politik yang lebih luas.
Tinggalkan Balasan