Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid agar tidak mengesampingkan proses hukum yang tengah berjalan.
Rencana kunjungan Nusron ke Jepang menjadi sorotan di tengah kebutuhan penyidik untuk meminta keterangannya dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
KPK secara terbuka meminta Nusron memprioritaskan kepentingan penyidikan. Pesan tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai rencana perjalanan luar negeri sang menteri, sementara keterangannya dinilai masih dibutuhkan untuk mengurai perkara secara menyeluruh.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, pihaknya mengimbau Nusron agar memberikan perhatian serius terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
“Terkait informasi yang menyatakan bahwa saudara NW (Nusron Wahid) akan berpikiran kembali ke luar negeri, tentu KPK dalam kesempatan ini juga mengimbau agar NW bisa memprioritaskan proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” tegas Budi dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).
Pernyataan KPK tersebut menjadi sorotan lantaran penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN belum sepenuhnya tuntas. Keterangan Nusron dinilai penting untuk membantu penyidik mengurai rangkaian peristiwa, mengonfirmasi informasi, serta melengkapi bukti yang telah dikumpulkan.
Budi menegaskan, pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, maupun pihak terkait merupakan bagian dari upaya penyidik membangun konstruksi perkara secara komprehensif.
“Pada prinsipnya keterangan tersangka, saksi ataupun pihak terkait untuk saling mengonfirmasi, saling melengkapi agar komprehensif,” ujarnya.
Dua Kali Mangkir, Keterangan Nusron Masih Dibutuhkan
Sebelumnya, Nusron menjadi sorotan setelah dua kali tidak menghadiri panggilan KPK. Situasi tersebut menambah perhatian publik terhadap langkah lembaga antirasuah dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.
Rencana perjalanan Nusron ke Jepang pun muncul ketika penyidik masih membutuhkan keterangannya. KPK belum menyatakan bahwa perjalanan tersebut merupakan upaya menghindari pemeriksaan. Namun, imbauan agar Nusron memprioritaskan proses hukum mempertegas bahwa penyidikan perkara ini masih membutuhkan perhatian serius dari pihak-pihak terkait.
Publik kini menanti langkah konkret KPK untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan efektif. Di sisi lain, Nusron diharapkan menunjukkan sikap kooperatif dengan memenuhi kebutuhan penyidik, sehingga pengusutan perkara tidak berlarut-larut.
KPK menegaskan bahwa keterangan setiap pihak yang relevan diperlukan untuk mengungkap perkara secara utuh. Karena itu, prioritas terhadap proses hukum menjadi hal penting di tengah agenda perjalanan luar negeri yang direncanakan.
