Jakarta, Kakinews – KPK akhirnya membongkar kenyataan pahit di balik gegap gempita program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah klaim besar pemerintah soal efek ekonomi hingga triliunan rupiah di desa-desa, lembaga antirasuah justru menemukan fakta mencengangkan: uang yang benar-benar kembali berputar di daerah ternyata tak sampai 5 persen.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menegaskan hasil kajian lembaganya menunjukkan program MBG belum memberi dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat desa. Perputaran uang justru masih terkonsentrasi di kota-kota besar karena rantai pasok program didominasi pemasok dari luar daerah.
“Hasil kajian kami menunjukkan bahwa uang yang kembali ke daerah itu jumlahnya sangat minim, di bawah 5 persen,” kata Aminudin, Rabu (20/5/2026).
Pernyataan itu menjadi tamparan keras terhadap narasi pemerintah yang selama ini mengklaim MBG sebagai motor penggerak ekonomi desa. KPK menilai mayoritas keuntungan ekonomi justru dinikmati kelompok pemasok besar di perkotaan, sementara masyarakat desa hanya menjadi penerima manfaat konsumsi semata.
“Jadi dampaknya ke masyarakat sekitar ya mereka hanya bagian makan saja satu ompreng per orang per hari, tapi dampak ekonomi yang lainnya enggak ada. Pun kalau ada, sangat kecil sekali,” tegas Aminudin.
Sorotan KPK ini memperkuat kritik bahwa program MBG berpotensi menjadi proyek anggaran jumbo yang tidak efektif menggerakkan ekonomi akar rumput. Di lapangan, peredaran uang yang dijanjikan pemerintah belum benar-benar dirasakan masyarakat desa sebagaimana gembar-gembor politik yang selama ini digaungkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut program MBG dan Koperasi Merah Putih akan menciptakan perputaran uang besar di desa. Dalam hitung-hitungan yang disampaikan Prabowo, satu desa disebut bisa menikmati peredaran uang hingga Rp10,8 miliar per tahun dari program tersebut.
“Rp45 juta tiap hari. Tiap bulan Rp900 juta. Kali 12 berarti Rp10,8 miliar beredar di desa itu,” ujar Prabowo.
Namun klaim optimistis itu kini dipertanyakan setelah KPK menemukan fakta bahwa sebagian besar aliran uang justru mengalir ke luar daerah. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa skema MBG belum dibangun dengan fondasi ekonomi lokal yang kuat dan lebih banyak menguntungkan jaringan pemasok besar.
Ironisnya, Prabowo sendiri mengakui program MBG masih sarat persoalan, mulai dari tata kelola hingga integritas pelaksana. Kepala negara bahkan secara terbuka menyinggung lemahnya moral sebagian pejabat yang mengelola uang negara.
“Bahwa banyak masalah (MBG), iya. Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah, kita harus tertibkan,” kata Prabowo.
“Banyak di antara unsur-unsur pimpinan kita hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat, berurusan dengan uang dia lupa,” lanjutnya.
Pernyataan keras Presiden itu dinilai menjadi sinyal serius bahwa program MBG rawan penyimpangan jika pengawasan tidak diperketat. Dengan anggaran fantastis dan distribusi yang luas, MBG kini berada dalam sorotan tajam publik maupun aparat pengawas.
Tinggalkan Balasan