Bupati Hulu Sungai Selatan H. Syafrudin Noor, SE., S.Sos didampingi Wakil Bupati H. Suriani, S.Sos., M.AP dan Sekretaris Daerah Drs. H. Muhammad Noor, M.AP menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas evaluasi dampak geopolitik terhadap proyek pembangunan daerah di Aula Rakat Mufakat Setda HSS, Rabu (22/4/2026).( Foto : Istimewa)

KAKINEWS, HSS — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Rapat Koordinasi Terbatas guna mengevaluasi dampak dinamika geopolitik global terhadap proyek pembangunan daerah, Rabu (22/4/2026), di Aula Rakat Mufakat Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten HSS.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, SE., S.Sos didampingi Wakil Bupati HSS H. Suriani, S.Sos., M.AP serta Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta jajaran.

Dalam pembukaannya, Sekda HSS selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa koordinasi tersebut penting dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mulai memengaruhi kondisi ekonomi global.

Menurutnya, salah satu dampak yang dirasakan saat ini adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memicu lonjakan harga material konstruksi hingga mencapai 20 sampai 35 persen.

“Kondisi ini berpengaruh besar terhadap berbagai proyek pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur yang sedang berjalan di tahun ini,” ujar Sekda.

Menanggapi hal tersebut, Bupati HSS meminta laporan detail terkait progres seluruh proyek konstruksi, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan.

Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh guna mencari solusi konkret agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan efektif dan akuntabel di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Beberapa poin penting yang menjadi arahan Bupati di antaranya penyesuaian anggaran terhadap kontrak proyek yang terdampak kenaikan harga material agar proses pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.

Selain itu, seluruh usulan penyesuaian anggaran diminta sudah diajukan paling lambat pada Mei mendatang.

Pemerintah daerah juga akan melakukan kajian ulang terhadap proyek yang belum memasuki tahap kontrak, termasuk kemungkinan penundaan maupun pembatalan tender sebagai langkah efisiensi anggaran daerah.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan tepat sasaran dan sesuai kemampuan fiskal daerah.

Beberapa proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan disebut menjadi sektor yang paling terdampak akibat kenaikan harga material konstruksi.