Andrie Yunus (Foto: Dok KN)

Kakinews – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengamankan empat anggota Denma BAIS TNI yang diduga terkait kasus kekerasan yang terjadi pada Rabu (18/3/2026). Keempatnya disinyalir terlibat dalam dugaan penganiayaan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam keterangan kepada media pada hari yang sama, Danpuspom TNI mengungkap identitas para terduga pelaku berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Sementara itu, Polda Metro Jaya dalam konferensi pers terpisah juga menyebut dua nama lain yang diduga terlibat, yakni BAC dan MAK.

Lihat Juga:
Jakarta — Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Bukan hanya status tersangka dan rangkaian upaya paksa yang digugat, tim hukum Febrie kini menyerang fondasi penyidikan Kejaksaan Agung dengan mempersoalkan keabsahan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026), anggota tim kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menuding Sprindik Kejaksaan Agung cacat kewenangan karena disebut diterbitkan dan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), bukan Direktur Penyidikan (Dirdik). Sprindik yang menjadi sasaran gugatan adalah Nomor PRIN-45/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Surat tersebut menjadi dasar Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan dan memeriksa Febrie sebagai tersangka. Tim hukum mendasarkan gugatannya pada Pasal 102 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014. “Wewenang penerbitan dan penandatanganan Surat Perintah Penyidikan di tingkat Kejaksaan Agung secara delegatif/atributif merupakan kewenangan absolut Direktur Penyidikan (Dirdik), bukan Plt. Jampidsus,” kata Febri. Bagi tim hukum, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif. Mereka menilai jika pejabat yang menerbitkan Sprindik tidak memiliki kewenangan, maka seluruh tindakan penyidikan yang lahir dari surat tersebut ikut berada dalam posisi hukum yang dipersoalkan. “Fakta diterbitkannya Sprindik a quo oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan prosedural membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Turut Termohon didasari atas prosedur yang cacat wewenang (onbevoegdheid) dan batal demi hukum,” tegasnya. Perkara Febrie sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Penanganan perkara kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung berdasarkan surat Kepala Kortastipidkor Polri Nomor B/1065/VII/RES.3/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Sprindik, yakni PRIN-43/F/Fd.2/07/2026, PRIN-44/F/Fd.2/07/2026, dan PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Sprindik terakhir inilah yang menjadi salah satu titik serangan utama tim hukum Febrie. Mereka menilai pengambilalihan perkara oleh Kejaksaan Agung tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang diduga telah muncul dalam proses penyidikan sebelumnya. “Pelimpahan maupun pengambilalihan perkara tidak pernah dapat memutihkan (whitewash) cacat hukum yang telah ada sejak awal,” ujar Febri. Tim hukum juga menyerang kewenangan Polda Metro Jaya setelah perkara beralih ke Kejaksaan Agung. Mereka berpendapat institusi penyidik sebelumnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk meneruskan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa setelah perkara diambil alih. “Dengan beralihnya penanganan perkara antar-institusi penegak hukum tersebut, maka institusi penyidik semula secara hukum telah kehilangan kewenangan (onbevoegd) untuk melanjutkan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa yang telah dilakukan,” katanya. Konsekuensinya bisa lebih jauh. Tim hukum mempersoalkan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan sebelum pelimpahan perkara. Jika tindakan awal tersebut dinyatakan cacat hukum, mereka menilai hasil penggeledahan dan penyitaan tidak dapat begitu saja digunakan sebagai dasar pembuktian oleh Kejaksaan Agung. Tim hukum juga merujuk Pasal 163 ayat (3) KUHAP baru atau UU Nomor 20 Tahun 2025 terkait penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Tak berhenti pada Sprindik dan upaya paksa, pemanggilan Febrie sebagai tersangka turut diseret ke dalam gugatan. Kejaksaan Agung sebelumnya menerbitkan Surat Panggilan Nomor SPT-3412/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026 untuk meminta Febrie hadir menjalani pemeriksaan pada 17 Juli 2026 berdasarkan Sprindik PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Bagi tim hukum, pemanggilan tersebut merupakan konsekuensi lanjutan dari rangkaian penyidikan yang keabsahannya kini diuji di pengadilan. Karena itu, mereka meminta hakim praperadilan tidak berhenti menguji proses penyidikan Polda Metro Jaya, tetapi juga membedah legalitas penyidikan yang diteruskan Kejaksaan Agung setelah perkara dilimpahkan. Dalam petitumnya, tim hukum meminta seluruh tindakan hukum lanjutan yang bersandar pada penetapan tersangka maupun upaya paksa yang mereka nilai tidak sah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung menghentikan seluruh penyidikan dan tindakan hukum lanjutan terhadap Febrie yang dianggap bertumpu pada tindakan-tindakan yang kini dipersoalkan. Gugatan ini membuat perkara Febrie tak hanya menjadi pertarungan soal dugaan tindak pidana, tetapi juga berubah menjadi ujian terbuka terhadap legalitas kewenangan aparat penegak hukum dalam membangun sebuah perkara pidana.
Praperadilan Febrie Memanas, Sprindik Kejagung Dituding Cacat Wewenang dan Batal Demi Hukum

Perbedaan informasi yang disampaikan kedua institusi ini memunculkan dugaan adanya lebih banyak pelaku yang terlibat. Kepolisian menilai pola aksi yang mencakup tahap pengintaian hingga eksekusi menunjukkan operasi yang terorganisasi dan tidak dilakukan oleh sedikit orang.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai perkembangan kasus ini menimbulkan kebingungan di tengah publik. “Situasi yang berkembang saat ini nyata-nyata membingungkan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2026).

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Lihat Juga:
Makam Sutrimo Dibongkar, Kubu Febrie Adriansyah Pasang Tameng: Jangan Kaitkan dengan Perkara Febrie
Praperadilan Febrie Dibuka: Uji Sah Penetapan Tersangka, Penggeledahan, hingga Jerat TPPU

“Presiden meminta agar pengusutan dilakukan secara objektif, transparan, dan secepat mungkin,” kata Hendardi.

Di sisi lain, Hendardi mengakui bahwa penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya sejak awal menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk pengamanan rekaman CCTV serta identifikasi awal para pelaku.

Namun, ia menyoroti munculnya perbedaan narasi dari pihak TNI yang dinilai justru memperkeruh proses pengungkapan kasus. “Dalam perkembangannya, TNI justru menghadirkan alur yang berbeda,” ujarnya.

Ia bahkan menilai pernyataan-pernyataan yang disampaikan ke publik berpotensi mengganggu proses penegakan hukum oleh kepolisian. “Ada kesan interupsi terhadap proses hukum melalui narasi yang berbeda dan bisa mengaburkan fakta,” tegasnya.

Hendardi juga mengingatkan bahwa perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran, khususnya bagi korban dan masyarakat sipil yang selama ini menjadi sasaran intimidasi.

Untuk itu, ia mendesak Presiden segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengungkap secara menyeluruh siapa saja pihak yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun aktor intelektual di balik serangan terhadap Andrie Yunus.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga sangat diperlukan, melibatkan Polri sebagai penyidik, Komnas HAM yang telah membentuk tim khusus, serta kelompok masyarakat sipil dengan tim independennya.

“Sinergi ini penting agar pengungkapan kasus berjalan objektif dan memberikan efek jera, sekaligus menghadirkan keadilan bagi korban,” ujarnya.

Selain itu, Hendardi menilai ada indikasi kuat upaya menggiring perkara ini ke ranah peradilan militer. Ia menegaskan langkah tersebut keliru jika kasus yang terjadi merupakan tindak pidana umum.

Ia merujuk Pasal 3 ayat (4) Tap MPR No. VIII Tahun 2000 yang menyatakan prajurit TNI tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran pidana militer, dan pada peradilan umum untuk tindak pidana umum.

Lebih jauh, Hendardi menyoroti dugaan keterlibatan unsur BAIS dalam kasus ini sebagai persoalan serius. Ia menegaskan fungsi intelijen seharusnya difokuskan pada deteksi dini ancaman terhadap negara, bukan untuk membayangi warga sipil yang bersikap kritis.

“Jika benar ada keterlibatan prajurit BAIS, ini merupakan pelanggaran serius terhadap fungsi intelijen,” ujarnya.

Ia pun mendesak dilakukan pengusutan hingga ke aktor intelektual serta evaluasi menyeluruh terhadap BAIS TNI. Selain itu, ia meminta Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BAIS dimintai pertanggungjawaban oleh tim independen.

“Semua pihak yang berada dalam rantai komando harus dimintai keterangan untuk memastikan akuntabilitas,” pungkasnya.