“Bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti,” tegas Prabowo dalam pidato KEM-PPKF RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pernyataan itu menjadi sinyal keras bahwa Presiden mulai geram terhadap kinerja aparat bea cukai yang selama ini kerap disorot terkait praktik underinvoicing, kebocoran penerimaan negara, hingga dugaan permainan impor-ekspor.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak boleh lagi bekerja lamban di tengah tuntutan rakyat yang semakin tinggi terhadap reformasi birokrasi dan pemberantasan praktik-praktik yang merugikan negara.
“Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan,” kata Prabowo dengan nada tegas.
Menurut Kepala Negara, mental santai dan budaya leha-leha di institusi negara harus diakhiri jika Indonesia ingin menjadi negara maju dan kuat. Ia menilai birokrasi yang gagal melayani kepentingan rakyat tidak layak dipertahankan.
Ultimatum terbuka dari Prabowo ini sekaligus memperlihatkan sorotan serius pemerintah terhadap sektor kepabeanan yang selama ini dianggap rawan kebocoran dan menjadi penghambat efisiensi perdagangan nasional.
Sebelumnya, Prabowo juga menyinggung praktik underinvoicing ekspor yang dinilai merugikan negara dan berpotensi membuat penerimaan devisa tidak optimal. Karena itu, pembenahan total di tubuh bea cukai disebut menjadi agenda mendesak pemerintah.
Pernyataan Presiden tersebut langsung memicu perhatian publik karena jarang seorang kepala negara secara terbuka meminta pergantian pimpinan institusi strategis di forum resmi kenegaraan.
Dirjen Bea Cukai terseret dugaan suap
Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama terseret kasus suap importasi barang yang melibatkan pimpinan Blueray Cargo. Nama petinggi Bea Cukai itu muncul dalam dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
Menurut KPK, kasus suap importasi barang itu menjerat bos Blueray Cargo, John Field. Dalam dakwaan Jaksa, nama Djaka Budi disebut hadir dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan pengusaha kargo sebelum dugaan pengondisian jalur impor terjadi.
Pertemuan dengan pengusaha ini dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sekitar Juli 2025.
“Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo,” bunyi surat dakwaan jaksa KPK seperti dikutip Kakinews.
Setelah pertemuan ini, pada periode Juli 2025 hingga Januari 2026, John Field diketahui bersama memberikan uang total Rp61.301.939.000 dalam bentuk dolar Singapura kepada pejabat DJBC.
Selain itu, dari dakwaan, tercatat ada juga fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1.845.000.000 yang diberikan kepada sejumlah pejabat.
Rizal selaku selaku mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC disebut menerima Rp2 miliar hampir di setiap penyerahan uang dan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono menerima Rp1 miliar.
Kemudian, Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan menerima Rp450 juta hingga Rp600 juta a.l. fasilitas hiburan senilai Rp1,45 miliar dan jam tangan Tag Heuer senilai Rp65 juta.
Merespons hal ini, Bea dan Cukai menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara,” kata Budi Prasetiyo, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Kamis (7/5/2026).
Tinggalkan Balasan