
Kasus penganiayaan di SMAN 2 Kendari memicu kontroversi setelah korban, Salwiah, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Poasia. Peristiwa bermula dari serangan fisik brutal yang dilakukan pelaku di kantin sekolah, disaksikan sejumlah orang.
Kuasa hukum korban menilai penetapan tersangka sarat kejanggalan, mulai dari lemahnya alat bukti pihak pelaku hingga dugaan keberpihakan penyidik dan indikasi relasi kuasa. Kriminolog juga menyebut kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi korban karena tindakan pembelaan diri justru dipidana.
Di sisi lain, polisi bersikukuh bahwa kasus ini merupakan perkelahian dua pihak yang memenuhi unsur pidana. Kasus ini pun menjadi sorotan karena dinilai mengabaikan prinsip pembelaan terpaksa (noodweer) dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. (Foto: Dok KN)
Kendari, Kakinews – Skandal penegakan hukum kembali mencoreng wajah aparat. Salwiah, perempuan yang menjadi korban penganiayaan brutal di kantin SMAN 2 Kendari, Sulawesi Tenggara, justru diseret menjadi tersangka oleh penyidik Polsek Poasia.
Kasus ini bukan sekadar ironi—ini alarm keras dugaan kriminalisasi korban dan penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.

Diserang Brutal, Berujung Jadi Tersangka
Berdasarkan data yang diperoleh Kakinews.id, Senin (30/3/2026) bahwa peristiwa bermula pada 24 November 2025 sekitar pukul 12.00 WITA. Salwiah menerima telepon dari Wa Sahara. Percakapan yang awalnya santai berubah menjadi pemicu amarah.
Hanya berselang 30 menit, pelaku mendatangi korban di kantin SMAN 2 Kendari dan langsung meledak. Tanpa kontrol, pelaku melancarkan serangan fisik di depan publik.
Korban diperlakukan brutal: wajah ditunjuk secara agresif, mulut diremas, jilbab ditarik hingga lepas, rambut dijambak hingga rontok, bahkan dijatuhkan ke lantai di depan saksi.
Alih-alih mendapat perlindungan hukum, laporan korban justru berbalik arah. Dua bulan setelah kejadian, pelaku membuat laporan tandingan—dan hasilnya mengejutkan: korban dan pelaku sama-sama ditetapkan sebagai tersangka.
Kriminolog: Ini Bukan Salah Prosedur, Ini Kriminalisasi
Kriminolog Universitas Indonesia, Kurnia Zakaria, menilai keras penanganan kasus ini.
“Kalau orang yang diserang lalu membela diri tetap dipidana, itu jelas kriminalisasi korban. Aparat gagal total membedakan pelaku dan korban. Ini preseden berbahaya,” tegasnya.
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa kasus ini bukan sekadar kekeliruan, melainkan potensi kegagalan serius dalam logika hukum.
Kuasa Hukum Bongkar Dugaan ‘Permainan’
Kuasa hukum Salwiah, Yusran Yastono Yasin Idrus, secara terang-terangan membongkar kejanggalan yang dinilai tidak masuk akal.
“Narasi ‘saling pukul’ itu sepenuhnya dibangun dari versi pelaku. Tidak ada saksi kuat yang mendukung klaim itu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kejanggalan alat bukti:
“Visum dibuat dua hari setelah kejadian dan berdiri sendiri tanpa dukungan saksi. Itu lemah.”
Sebaliknya, pihak korban memiliki saksi langsung di lokasi kejadian.
“Kami punya saksi fakta—penjaga kantin dan orang di sekitar lokasi. Ini bukan asumsi, ini fakta.”
Yusran bahkan menuding adanya keberpihakan dalam proses penyidikan.
“Kami melihat penyidik terlalu mengakomodasi versi pelaku. Ini bukan lagi objektivitas, ini berbahaya.”
Lebih jauh, ia membuka dugaan relasi kuasa:
“Ada indikasi kedekatan suami pelaku dengan aparat di wilayah Poasia. Ini yang sedang kami dalami.”
Soal upaya damai, ia juga mengkritik keras:
“Prosesnya tidak netral. Justru ada tekanan yang mengarah pada korban.”
Ia menegaskan tindakan kliennya adalah bentuk pembelaan diri yang sah:
“Ini jelas noodweer. Klien kami hanya melindungi diri.”
Sebagai pembanding, Yusran menyindir tajam:
“Di Sleman, pelaku yang menabrak begal sampai tewas bisa dibebaskan karena pembelaan diri. Ini cuma penganiayaan, tapi korban jadi tersangka. Di mana logika hukumnya?”
Pihaknya memastikan tidak akan tinggal diam.
“Kami sudah laporkan ke Propam Polda Sultra dan Komisi III DPR RI. Ini bukan cuma soal klien kami—ini soal keadilan.”
Polisi Bertahan: “Saling Baku Pukul”
Di tengah kritik keras, pihak Polsek Poasia tetap bersikukuh.
Kanit Reskrim Iptu Dahlan menyatakan kasus ini adalah perkelahian dua pihak.
“Ini saling baku pukul. Keduanya punya laporan dan sudah memenuhi unsur,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penetapan tersangka telah melalui gelar perkara dan koordinasi dengan kejaksaan.
Namun pernyataan ini justru memicu pertanyaan: apakah pembelaan diri bisa disamakan dengan penyerangan?
Noodweer Diabaikan, Hukum Dipertanyakan
Secara hukum, tindakan Salwiah kuat diduga masuk kategori pembelaan terpaksa (noodweer). Namun prinsip ini justru tidak terlihat dalam konstruksi perkara.
Kasus ini kini menjadi sorotan karena menghadirkan pertanyaan mendasar:
jika korban bisa dijadikan tersangka, lalu siapa yang sebenarnya dilindungi hukum?
Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka pesan yang sampai ke publik sangat jelas dan mengkhawatirkan:
melapor bisa berujung menjadi terdakwa.



![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-100x100.jpeg)





Tinggalkan Balasan