Jakarta, Kakinews – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gerbong Wisma Trisakti mengguncang publik setelah resmi melaporkan dugaan skandal penyewaan pesawat pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Kejaksaan Agung RI.

Laporan itu menyeret penggunaan dana Pemilu 2024 yang nilainya disebut mencapai Rp90 miliar.

GMNI menilai penyewaan private jet di tengah tuntutan efisiensi anggaran adalah bentuk kemewahan yang tak pantas dibiayai uang rakyat.

Lihat Juga:
KPK Kembali Panggil Rudy Tanoesoedibjo, Tersangka Korupsi Bansos 2020 Usai Praperadilan Ditolak

Mereka menduga kebijakan tersebut bukan sekadar kesalahan prosedur, tetapi berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

Laporan itu teregister dengan nomor 161/Eks/DPP.GMNI/IV/2026 tertanggal 22 April 2026 dan ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

Wakil Ketua Umum II DPP GMNI, Tulus Lumbantoruan, menyebut penggunaan private jet dengan anggaran fantastis merupakan penghinaan terhadap rasa keadilan publik, terutama saat masyarakat masih dibebani berbagai persoalan ekonomi.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

“Pengadaan private jet senilai Rp90 miliar untuk perjalanan dinas komisioner KPU jelas melanggar aturan. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi indikasi kuat korupsi dan pemborosan uang rakyat,” tegasnya.

Dalam laporan tersebut, GMNI turut menyeret tujuh pihak yang dinilai harus dimintai pertanggungjawaban, yakni enam komisioner KPU RI dan satu mantan Sekretaris Jenderal KPU. Mereka diduga memiliki peran dalam kebijakan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

GMNI juga menyoroti alasan penggunaan private jet yang disebut untuk mempercepat distribusi logistik ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Menurut mereka, dalih itu patut dipertanyakan karena pesawat justru disebut lebih banyak digunakan ke daerah yang bukan prioritas logistik pemilu.

Lebih jauh, GMNI menilai penanganan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menunjukkan hasil nyata. Karena itu, Kejaksaan Agung didesak mengambil alih dan membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan maupun lembaga.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada pihak terkait atas pelanggaran etik. Namun GMNI menegaskan, sanksi etik tidak boleh menjadi tameng untuk menutup kemungkinan adanya tindak pidana.

GMNI meminta Kejaksaan Agung segera memanggil seluruh pihak terkait, menelusuri aliran anggaran, membuka kontrak penyewaan, dan mengumumkan hasil penyelidikan kepada publik.

“Uang negara dalam jumlah besar harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kasus ini dikubur diam-diam tanpa kejelasan,” ujar Tulus.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum. Publik menanti, apakah dugaan skandal jet mewah KPU akan dibongkar sampai tuntas atau justru kembali lenyap tanpa jejak.