Presiden Venezuela Nicolás Maduro (Foto: Reuters)
Kakinews.id – Di Venezuela, runtuhnya simbol negara tidak melahirkan duka. Ia justru disambut sorak-sorai. Ketika kabar Presiden Nicolás Maduro dan istrinya dibawa pasukan elit Delta Force ke Amerika Serikat merebak, jalanan tak sunyi oleh tangis, melainkan riuh oleh kegembiraan. Sebuah paradoks politik: rezim tumbang, rakyat bertepuk tangan.
Kepada Kakinews.id, Minggu (18/1/2026), pemerhati ekonomi-politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Andre Vincent Wenas, menegaskan bahwa euforia publik itu bukan reaksi spontan. “Ini letupan dari akumulasi kemarahan panjang terhadap kekuasaan yang dipersepsikan represif, korup, dan berkelindan dengan narko-politik,” ujarnya. Situasi tersebut, kata dia, dibaca jernih oleh Washington sebagai momentum strategis.
Nada itu ditegaskan langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dari kabin Air Force One, ia melontarkan peringatan terbuka di hadapan wartawan: “The second strike of Venezuela is possible if its leaders do not behave.” Pesannya telanjang. Kawasan Western Hemisphere diperlakukan layaknya ruang kelas. Yang dianggap membangkang, siap menerima hukuman.
Sejarah kawasan Amerika Latin memang mencatat pola serupa. Hegemoni Amerika Serikat di belahan barat nyaris tanpa tandingan. Kuba menjadi pengecualian klasik—sekaligus contoh paling keras—dari invasi Teluk Babi 1961 pada era Dwight D. Eisenhower, Krisis Misil Kuba 1962 di masa John F. Kennedy, hingga konfrontasi ideologis berkepanjangan antara Fidel Castro dan Washington yang disokong Uni Soviet di bawah Nikita Khrushchev. Kini, Venezuela seolah membuka bab baru dalam naskah lama.
Kecemasan merembet ke Meksiko dan Kolombia. Kartel narkoba di dua negara itu—yang kisahnya dipopulerkan serial Narcos—lama dituding mencengkeram institusi negara demi membanjiri pasar Amerika Serikat. Relasinya ironis: pasar AS menyerap produknya, tetapi memusuhi produsennya. Aliran dana ratusan juta hingga miliaran dolar mengalir lintas negara, dicuci melalui bank dan instrumen keuangan global yang rapi dan sah di atas kertas.
Tak mengherankan jika pusat-pusat keuangan dunia—Swiss, Singapura, Cayman Islands, hingga yurisdiksi lepas pantai lainnya—mengamati Venezuela dengan saksama. Negara yang dikenal sebagai lumbung ratu kecantikan dunia itu kini menjelma simpul risiko geopolitik. Pertanyaan yang mengusik: sejauh mana uang gelap kartel telah merembes ke portofolio investasi global, termasuk kawasan Asia dan Indonesia? Tak ada jawaban pasti.
Narasi “keamanan” yang digunakan di Venezuela dengan mudah direplikasi untuk Meksiko atau Kolombia. Armada militer bisa bersandar di halaman depan, elite politik bisa “diajak bertamasya” ke Guantanamo, dan proses peradilan dikemas seolah berwajah adil. Dunia pernah menonton film ini. Alurnya tidak asing.
Di sinilah posisi Indonesia diuji. Di forum-forum HAM PBB, Indonesia lantang menyuarakan amanat konstitusi: perdamaian dunia, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Namun kasus Venezuela menghadirkan dilema tajam: membela hak asasi rakyat yang ditekan rezim, atau menjaga prinsip kedaulatan negara? Terlebih isu Maduro bukan sekadar narkotika. Ada indikasi “kudeta halus”—atau creeping coup—yang menyingkap pertautan elite domestik dengan kepentingan eksternal. Faktor strategisnya tak bisa diabaikan: Venezuela menyimpan cadangan minyak terbesar dunia, sekitar 303 miliar barel, melampaui Arab Saudi.
Bandingkan dengan Greenland. Bukan narkoba yang dipersoalkan, melainkan geostrategi dan mineral langka. Pulau es raksasa di bawah Kerajaan Denmark itu menolak diperjualbelikan, namun tetap dibidik karena nilai militernya. Trump menyampaikannya tanpa basa-basi: Amerika “membutuhkan” Greenland demi keamanan nasional.
Penangkapan Maduro terjadi pada momen paling “ideal”: rakyat muak, legitimasi politik runtuh, dan opini global terbelah. Indonesia—yang memegang posisi strategis di Dewan HAM—dituntut piawai bermanuver. Politik bebas-aktif tak boleh berhenti sebagai jargon. Ia harus diterjemahkan dalam sikap yang konsisten: membela perdamaian dunia, menghormati kedaulatan, sekaligus menjaga kepentingan nasional.
Pelajarannya keras namun lugas. Diplomasi harus setajam analisis, kerja sama ekonomi mesti sewaspada risiko, dan pertahanan nasional tidak boleh diabaikan. Sejarah telah lama mengingatkan: si vis pacem, para bellum. Jika menginginkan damai, bersiaplah menghadapi perang.
Tinggalkan Balasan