Jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Khusus secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama para kepala daerah se-Indonesia pada Kamis (13/8/2026). Bertempat di Aula Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kab. HSS, keikutsertaan ini diwakili oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, H. Zulkifli, S.Sos., M.AP., serta Asisten Pemerintahan dan Kesra, Teddy Sutedjo, S.T., M.T.
Kehadiran unsur pimpinan daerah tersebut juga didampingi oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dispera KPLHP, serta delegasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten HSS.
Agenda utama pertemuan daring ini berfokus pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendagri dan Badan Gizi Nasional. Kerja sama ini mencakup komitmen bersama dalam mendukung, menangani, serta mengawal jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi materi dan diskusi interaktif bersama kepala daerah.
Dalam pemaparannya, Kepala BGN Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA., secara khusus menyoroti pentingnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap wilayah. Ia menginstruksikan dinas kesehatan kabupaten/kota supaya lebih aktif dalam mengawasi dan menetapkan standar kelayakan operasional dapur MBG.
Sudaryono juga mengungkapkan ketegasannya berdasarkan laporan dari berbagai Dinas Kesehatan. Tercatat ada lebih dari 500 dapur yang masuk kategori tidak layak dan akan segera ditutup. Sebagai langkah pengawasan lanjutan, BGN bakal memberlakukan sistem penilaian indikator dapur terbaik dan terburuk, lengkap dengan penerapan sanksi berupa status Kartu Kuning hingga Kartu Merah bagi pihak yang melakukan pelanggaran fatal.
