Jakarta, Kakinews.id – Tumpukan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaannya membuka persoalan serius dalam tata kelola industri pupuk nasional. Di tengah akumulasi pemborosan, inefisiensi, hingga potensi kerugian bernilai puluhan triliun rupiah, dugaan ketimpangan distribusi pupuk nonsubsidi turut menyeret nama PT Mangkuluhur Agro Sejahtera (MAS).
Persoalan ini menambah panjang daftar pekerjaan rumah perusahaan pelat merah tersebut. Ketika pupuk menjadi komoditas strategis bagi ketahanan pangan, mekanisme penjualan, penetapan harga, serta akses pasokan justru dipertanyakan.
Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menyoroti dugaan adanya distributor yang memperoleh harga pupuk nonsubsidi lebih rendah dibandingkan distributor lain. Ketimpangan itu disebut terjadi meskipun volume pembelian distributor tertentu jauh lebih kecil.
Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, mengungkapkan PT Mangkuluhur Agro Sejahtera diduga memperoleh kuota pasokan pupuk melalui jalur yang lebih cepat. Sementara distributor lain disebut harus menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian ketersediaan barang.
CERI juga menyoroti dugaan adanya distributor yang diarahkan untuk melakukan pembelian pupuk melalui PT MAS.
Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini bukan sekadar perbedaan harga dalam transaksi komersial. Ada pertanyaan mendasar mengenai kesetaraan akses terhadap pasokan, transparansi kebijakan penjualan, serta potensi perlakuan berbeda terhadap para distributor.
“Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh karena menyangkut prinsip persaingan usaha yang sehat, kesetaraan akses pasar, serta transparansi kebijakan komersial perusahaan milik negara,” ujar Yusri.
Dugaan tersebut menjadi penting untuk ditelusuri karena PT Pupuk Indonesia merupakan perusahaan negara yang mengelola komoditas strategis. Setiap kebijakan penjualan dan distribusi semestinya dapat dipertanggungjawabkan, bukan justru memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh akses lebih mudah dan siapa yang harus menunggu.
Dikepung Temuan BPK Puluhan Triliun
Sorotan terhadap PT Mangkuluhur Agro Sejahtera muncul ketika PT Pupuk Indonesia tengah dibayangi rentetan temuan BPK.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2024, BPK mengungkap pemborosan belanja subsidi pupuk periode 2020–2022 sebesar Rp2,92 triliun. Auditor negara juga menemukan pemborosan sebesar Rp2,83 triliun terkait pengalokasian pupuk urea bersubsidi.
Temuan tersebut berlanjut dalam IHPS I 2025. BPK mencatat 21 permasalahan dalam penyediaan pupuk di PT Pupuk Indonesia dengan nilai potensi kerugian hingga pemborosan mencapai Rp12,59 triliun.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah mekanisme penjualan urea dan amonia untuk ekspor yang dinilai belum memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.
BPK juga menyoroti pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak yang dilaksanakan PT Pupuk Kalimantan Timur, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia.
Dalam pemeriksaan, BPK menemukan perencanaan proyek belum mencakup pengujian kelayakan lahan. Kondisi tersebut memunculkan risiko kelebihan anggaran sekurang-kurangnya Rp2,96 triliun serta potensi biaya hangus (sunk cost) sebesar Rp250,92 miliar.
Persoalan tata kelola kembali mencuat dalam IHPS II 2025. BPK menemukan inefisiensi yang berdampak langsung terhadap peningkatan biaya produksi pupuk.
Sepanjang 2023 hingga semester I 2025, kerugian akibat inefisiensi tercatat mencapai US$597,68 juta atau sekitar Rp10 triliun.
Secara keseluruhan, IHPS II 2025 mencatat 19 permasalahan krusial di PT Pupuk Indonesia. Rinciannya, ketidakpatuhan sebesar Rp108,83 miliar, ketidakhematan Rp257,29 miliar, ketidakefisienan Rp12,96 triliun, serta 12 permasalahan ketidakefektifan.
BPK kembali menemukan persoalan dalam IHPS I 2026. Pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dinilai tidak sesuai ketentuan, dengan nilai kerugian perusahaan sebesar Rp21,96 miliar. BPK merekomendasikan agar PT Pupuk Indonesia segera memulihkan kerugian tersebut.
Kejagung Dituntut Membuka Penanganan Dugaan Korupsi
Di tengah besarnya nilai temuan auditor negara, Kejaksaan Agung (Kejagung) belum membuka secara terperinci perkembangan penanganan laporan dugaan korupsi di lingkungan PT Pupuk Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan proses penyelidikan masih bersifat tertutup sehingga belum dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Mohon maaf, kalau penyelidikan masih sifatnya tertutup, belum bisa terlalu terbuka,” ujar Anang saat ditanya awak media mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut, Jumat (30/10/2026).
Sebelumnya, Anang menyampaikan bahwa Kejagung mencermati sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di lingkungan PT Pupuk Indonesia. Informasi yang berkembang menyebut persoalan tersebut sempat ditangani tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) pada akhir 2025.
“Kami tentu menerima setiap laporan dan penyampaian pikiran dari masyarakat, yang nantinya akan disalurkan sesuai dengan penafsiran dan detail yang ada dalam setiap kasus,” ujarnya.
Anang menegaskan, penanganan dugaan tindak pidana korupsi akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pimpinan perusahaan maupun pihak lain yang berkaitan.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah rentetan temuan BPK. Penelusuran tidak cukup berhenti pada persoalan administratif atau rekomendasi perbaikan tata kelola apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Pakar: Penyimpangan Anggaran Bisa Masuk Ranah Tipikor
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mendukung langkah Kejagung menindaklanjuti temuan BPK dan mengusut dugaan penyimpangan dalam tata kelola industri pupuk.
Menurut dia, penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya dapat menjadi persoalan hukum serius apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi.
“Jika ditemukan ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau RAB-nya justru dibuat dengan cara melawan hukum, maka bisa dikualifikasi sebagai perbuatan tipikor yang merugikan negara dan harus diproses sebagai perkara tipikor,” ujarnya.
Pandangan tersebut mempertegas pentingnya pendalaman terhadap seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan proyek, hingga mekanisme transaksi bisnis di lingkungan PT Pupuk Indonesia.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain dugaan praktik monopoli dalam penjualan ekspor tanpa tender, mekanisme penjualan pupuk urea nonsubsidi, pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, serta pengadaan bahan baku.
Dalam konteks penjualan pupuk nonsubsidi, dugaan ketimpangan harga dan akses pasokan yang disampaikan CERI juga perlu ditelusuri melalui data transaksi, kebijakan penetapan harga, serta mekanisme penentuan distributor.
Termasuk, dugaan keistimewaan akses pasokan yang dikaitkan dengan PT Mangkuluhur Agro Sejahtera.
Akumulasi Temuan Rp25 Triliun Bukan Angka Kerugian Final
Angka Rp25 triliun yang menjadi sorotan merupakan akumulasi indikatif dari sejumlah temuan pemeriksaan BPK terhadap PT Pupuk Indonesia dan anak perusahaannya.
Nilai tersebut mencakup berbagai persoalan, mulai dari pemborosan subsidi pupuk, potensi kerugian dan pemborosan dalam penyediaan pupuk, hingga inefisiensi operasional perusahaan.
Namun, angka tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai kerugian negara yang telah dipastikan. Nilai temuan berasal dari periode pemeriksaan dan kategori permasalahan yang berbeda sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut untuk menghindari penghitungan ganda.
Penentuan kerugian negara serta ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh.
Rentetan temuan BPK dan laporan masyarakat kini menjadi ujian bagi Kejagung. Dengan nilai persoalan yang mencapai triliunan rupiah, penelusuran terhadap dugaan penyimpangan di PT Pupuk Indonesia dituntut tidak berhenti pada tahap pencermatan.
Publik menanti kejelasan apakah berbagai temuan auditor negara hanya berujung pada perbaikan administrasi atau justru membuka pintu penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Dugaan ketimpangan harga dan pasokan pupuk nonsubsidi yang turut menyoroti PT Mangkuluhur Agro Sejahtera juga membutuhkan penjelasan berbasis data. Transparansi mengenai mekanisme penjualan, penetapan harga, serta distribusi menjadi penting agar tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa terhadap distributor tertentu.
Seluruh temuan audit dan dugaan penyimpangan tersebut tetap harus didalami berdasarkan bukti. Penetapan pihak yang bertanggung jawab secara pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses hukum yang berlaku.
