KAKINEWS.ID – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 justru menyisakan catatan serius.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti hilangnya ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan tidak wajar yang sebelumnya tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tahun 2023.

Hilangnya klausul tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai arah dan kekuatan regulasi baru dalam mendukung pemberantasan korupsi, khususnya terhadap penyelenggara negara atau pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak sebanding dengan profil penghasilan maupun sumber pendapatan yang sah.

Padahal, pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar dinilai memiliki arti strategis dalam upaya mempersempit ruang bagi pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatan. Kakinews.id coba rangkum dari berbagai sumber

Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menghukum pelaku melalui pidana penjara, tetapi juga harus mampu menelusuri, mengamankan, dan memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengakui adanya perbedaan substansi antara draf RUU tahun 2023 dengan naskah undang-undang yang akhirnya disahkan.

Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bagian dari dinamika pembahasan antara DPR RI bersama pemerintah.

“Ya tentunya itu sebuah diskursus dalam pembahasan suatu ketentuan peraturan perundangan dan tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat 20 November 2026 kemarin.

Meski demikian, KPK menegaskan akan mempelajari dan menganalisis seluruh ketentuan dalam UU tersebut, terutama pasal-pasal yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan lembaga antirasuah.

KPK juga mengingatkan bahwa efektivitas sebuah undang-undang tidak cukup dinilai dari proses pengesahannya, melainkan harus dibuktikan melalui penerapannya.

Budi berharap pemerintah tetap membuka ruang terhadap kritik, saran, dan masukan masyarakat.

Evaluasi terhadap regulasi tersebut perlu dilakukan apabila dalam implementasinya ditemukan ketentuan yang belum mampu menjawab semangat awal pembentukan UU Perampasan Aset.

KPK sendiri selama ini menempatkan pemulihan aset (asset recovery) sebagai bagian penting dari pemberantasan korupsi, termasuk melalui penyitaan aset dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila ditemukan unsur penyembunyian atau pengalihan hasil kejahatan.

Persoalan hilangnya klausul harta kekayaan tidak wajar ini tentu tidak boleh dipandang sekadar sebagai perbedaan redaksional dalam pembahasan undang-undang.

Publik berhak mengetahui apa pertimbangan hukum dan politik yang mendasari penghilangan ketentuan tersebut, terlebih ketika semangat pembentukan UU Perampasan Aset adalah memperkuat kemampuan negara dalam memulihkan kekayaan yang bersumber dari tindak pidana.

Kini, tantangan DPR dan pemerintah bukan hanya memastikan undang-undang tersebut dapat dilaksanakan, tetapi juga membuktikan bahwa regulasi baru benar-benar menjadi instrumen pemberantasan korupsi yang efektif, transparan, dan tidak kehilangan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Jangan sampai pengesahan sebuah undang-undang yang diharapkan menjadi senjata negara untuk memburu aset hasil kejahatan justru menyisakan celah yang melemahkan tujuan utamanya.

Penegakan hukum harus mampu menjangkau bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi juga hasil kejahatan yang dinikmatinya.

Sebab, selama kekayaan hasil korupsi masih dapat disembunyikan dan dinikmati, pemberantasan korupsi belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.