KAKINEWS.DI Tanjung – Anugerah Pajak Daerah Tahun Pajak 2025 digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tabalong.

Pada momen ini juga dilakukan penyerahan hadiah Opsen Gebyar Panutan Pajak PKB berupa 3 unit sepeda motor kepada masyarakat selaku wajib pajak.

Penyerahan Anugerah Pajak Daerah dan hadiah Opsen Gebyar Panutan Pajak PKB ini secara simbolis dilakukan Bupati Tabalong HM Noor Rifani.

Bupati Tabalong HM Noor Rifani, mengatakan, Anugerah Pajak Daerah ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari pemerintah daerah kepada para wajib pajak.

Terutama wajib pajak yang telah menunjukkan kepatuhan, kontribusi, dan komitmennya dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
“Pajak daerah merupakan salah satu sumber penting dalam mendukung pembangunan daerah,” kata H Fani.

Melalui pajak yang dibayarkan, berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, lanjut H Fani, atas nama Pemkab Tabalong menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak yang telah taat dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Kepatuhan tersebut bukan hanya bentuk kewajiban, tetapi juga wujud nyata partisipasi dalam membangun Tabalong yang lebih maju dan sejahtera.”Juga dilaksanakan penyerahan Hadiah Utama Gebyar PKB 2025,” tambah Bupati.

Program ini, menurutnya, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu.

Selain sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang patuh, program ini juga diharapkan dapat semakin mendorong budaya tertib pajak di tengah masyarakat.

Harapannya, melalui kegiatan seperti ini, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat.

Sehingga penerimaan daerah juga dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati juga menegaskan, Pemkab Tabalong terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.