PT Pelindo (Foto: Dok KN)
KAKINEWS – Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan bukan sekadar laporan rutin—ini adalah sirene keras yang membongkar carut-marut pengelolaan di tubuh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Laporan kinerja 2023 hingga Semester I 2024 itu menguliti satu per satu kelemahan fatal: dari pemborosan biaya, proyek mandek, hingga keputusan investasi yang berpotensi menyeret kerugian ratusan miliar rupiah.
Dokumen bernomor 25/LHP/XX/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025 menjadi potret telanjang sebuah BUMN strategis yang masih terjebak dalam penyakit lama: koordinasi kacau, pengawasan longgar, dan perencanaan serampangan.
Triliunan Bocor, Tanggung Jawab Dilempar
Temuan paling mencolok menyangkut pengerukan alur pelabuhan—kewajiban yang seharusnya berada di tangan otoritas, namun justru dibebankan ke Pelindo. Akibatnya, perusahaan menanggung biaya tak semestinya hingga Rp2,44 triliun.
Ini bukan sekadar salah hitung. Ini indikasi kegagalan sistemik: regulator lalai, manajemen tak sigap. Ujungnya, biaya membengkak dan efisiensi runtuh.
PSN Gagal Jadi Mesin Uang
Ambisi besar dalam proyek strategis nasional berubah jadi bumerang. Alih-alih mendulang keuntungan, sejumlah proyek justru meleset dari target studi kelayakan.
Tanpa strategi cadangan dan mitigasi risiko, proyek-proyek ini berpotensi menjadi lubang keuangan baru—menggerus kinerja alih-alih menopangnya.
Tarif Mandek, Pendapatan Menguap
Di tengah kebutuhan peningkatan layanan, Pelindo justru terjebak pada tarif lama. Ketidakmampuan menyesuaikan tarif mencerminkan lemahnya inisiatif dan buruknya koordinasi dengan regulator.
Akibatnya jelas: peluang pendapatan hilang begitu saja.
Proyek Bocor, Pengawasan Tumpul
Dalam proyek terminal petikemas, BPK menemukan kelebihan bayar lebih dari Rp1,5 miliar. Nilainya mungkin kecil dalam skala korporasi, tetapi pesannya besar: kontrol internal lemah, celah terbuka.
Jika ini dibiarkan, kebocoran kecil bisa menjelma skandal besar.
Teknologi Amburadul, Uang Terbuang Percuma
Di era digital, Pelindo justru tersandung di sektor teknologi informasi. Perencanaan yang tak sinkron antar entitas membuat anggaran miliaran rupiah terbuang sia-sia.
Sistem tidak terintegrasi, risiko tumpang tindih meningkat, dan ancaman keamanan siber mengintai. Ini bukan sekadar masalah IT—ini ancaman langsung terhadap keberlangsungan bisnis.
Data Kacau, Keputusan Terancam Salah
Ketidakakuratan data keuangan menjadi bom waktu. Ketika data tak bisa dipercaya, maka keputusan manajemen pun berdiri di atas fondasi rapuh.
Risikonya bukan hanya salah strategi, tapi juga potensi kerugian yang lebih luas.
Piutang Macet: Warisan Masalah yang Tak Selesai
Masalah klasik kembali muncul: piutang lama yang tak kunjung tertagih, bahkan sejak sebelum merger. Lemahnya mitigasi risiko dan kerja sama yang tidak prudent memperparah kondisi.
Ini bukan sekadar administrasi buruk—ini kegagalan menjaga aset perusahaan.
Investasi Berisiko: Rp470 Miliar di Ujung Tanduk
Alarm paling keras datang dari investasi jalan tol Cibitung–Cilincing. BPK mencatat potensi kerugian minimal Rp470,7 miliar.
Angka ini menegaskan satu hal: keputusan investasi belum ditopang perhitungan matang. Risiko besar diambil tanpa strategi yang solid.
Peringatan Keras: Berbenah atau Tergerus
BPK sudah memberi resep: perkuat pengawasan, benahi tata kelola, integrasikan sistem, dan evaluasi total investasi.
Direksi Pelindo mengaku sependapat dan berjanji berbenah. Tapi publik tidak butuh janji—publik menuntut bukti.
Laporan ini adalah alarm terakhir. Jika PT Pelabuhan Indonesia (Persero) gagal berubah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja perusahaan, melainkan kepercayaan publik dan stabilitas logistik nasional.
Tinggalkan Balasan