Jaksa Penuntut Umum menyatakan optimisme membuktikan keterlibatan Ibrahim Arief dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek. Meski saksi dan ahli dihadirkan pihak terdakwa, keterangan mereka justru dinilai memperkuat dakwaan, terutama terkait peran Ibrahim dalam penyusunan kajian teknis atas arahan pihak lain, termasuk Nadiem Makarim. Sidang akan berlanjut dengan pemeriksaan terdakwa sebelum JPU menyusun tuntutan. (Foto: Dok Kakinews.id)

KAKINEWS — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan keyakinannya bahwa keterlibatan terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada proyek digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan terbukti di persidangan.

Pernyataan itu disampaikan usai sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026), yang mengagendakan pemeriksaan saksi dan ahli meringankan dari pihak terdakwa.

Lihat Juga:
KPK Tambah Tersangka Baru di Skandal Gratifikasi Bea Cukai, Pejabat P2 Diciduk Bersama Jejak Rp5 Miliar
KPK Bongkar Bukti Baru Korupsi Rejang Lebong, Jejak Proyek Diduga Merembet ke Daerah Lain

Namun alih-alih melemahkan dakwaan, JPU justru menilai keterangan para saksi dan ahli tersebut semakin membuka peran kunci Ibrahim Arief dalam perkara ini.

“Fakta persidangan hari ini justru menguatkan konstruksi dakwaan kami. Peran terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan terkait langsung dalam penyusunan kajian teknis yang menjadi dasar proyek,” tegas Roy.

JPU mengungkap, Ibrahim Arief diduga bukan sekadar konsultan biasa. Ia disebut berperan aktif menyusun sekaligus mengarahkan kajian teknis pengadaan Chromebook—yang diduga kuat disusun berdasarkan arahan pihak tertentu, termasuk dari lingkar kebijakan saat itu.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

“Peran Ibrahim Arief sebagai bagian dari tim teknologi sangat signifikan. Ia diduga menyusun dan mengarahkan kajian teknis berdasarkan arahan dari terdakwa lain, termasuk Nadiem Anwar Makarim. Ini memperkuat unsur penyertaan dalam tindak pidana korupsi,” ujar Roy.

Dengan rangkaian fakta tersebut, JPU menilai unsur “turut serta” dalam tindak pidana korupsi telah mulai terkuak secara terang di persidangan.

Sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung Kamis, dengan agenda pemeriksaan para terdakwa, yakni Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Ketiganya akan saling memberikan keterangan dalam proses yang diprediksi menjadi titik krusial pembuktian.

JPU memastikan setelah seluruh pemeriksaan rampung, pihaknya akan segera menyusun surat tuntutan (requisitoir) dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap, termasuk alat bukti serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan.

“Semua akan kami tuangkan secara komprehensif dalam tuntutan. Tidak ada yang akan diabaikan,” tegas Roy.

Adapun pembacaan tuntutan terhadap ketiga terdakwa dijadwalkan pekan depan. JPU juga menegaskan komitmennya untuk mengawal perkara ini secara transparan dan akuntabel di bawah koordinasi Kejaksaan Agung.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut proyek digitalisasi pendidikan bernilai besar, yang seharusnya menjadi tulang punggung transformasi pembelajaran nasional, namun justru diduga diselewengkan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap pengambilan kebijakan.