Ilustrasi tambang emas ilegal (Foto: Istimewa)

Kakinews.id – Jejak uang dari tambang emas ilegal kini terbaca terang di sistem keuangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi arus dana mencurigakan yang diduga terkait penambangan emas tanpa izin (PETI) dan peredaran emas ilegal dengan nilai mendekati Rp 992 triliun. Skala ini menandakan kejahatan lingkungan telah bertransformasi menjadi jaringan bisnis gelap bernilai raksasa.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, memastikan hasil analisis tidak berhenti sebagai temuan administratif. “Iya, pastinya (koordinasi dengan Kejagung),” katanya saat dikonfirmasi soal pelimpahan informasi kepada Kejaksaan Agung, Jumat (30/1/2026). Ia menambahkan, “Semua data sudah kami sampaikan kepada penyidik.”

Lihat Juga:
Bareskrim Polri
Bareskrim Bongkar Jaringan Emas Ilegal, Sita Rp7,63 Miliar, 64 Kg Emas dan US$60 Ribu

Pelacakan dilakukan pada rentang 2023 hingga 2025. Dalam periode itu saja, transaksi yang diduga berkaitan langsung dengan PETI tercatat sekitar Rp 185,03 triliun. Aktivitas tambang liar disebut tersebar di berbagai wilayah seperti Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa, dan sejumlah pulau lain—menunjukkan pola operasi yang luas dan terstruktur.

PPATK juga mendeteksi indikasi aliran emas hasil tambang ilegal ke pasar luar negeri. Skema tersebut masuk dalam kategori green financial crime (GFC) di sektor pertambangan—kejahatan yang menggabungkan perusakan lingkungan dan pencucian uang. Tercatat 27 hasil analisis serta 2 informasi intelijen keuangan dengan total nominal transaksi Rp 517,47 triliun yang terkait pola ini.

Dari pemetaan sembilan tindak pidana asal sepanjang 2025, kejahatan lingkungan menempati posisi teratas. Selain pertambangan emas ilegal, sektor lingkungan hidup lain menyumbang dugaan transaksi pidana sekitar Rp 198,70 triliun. Fenomena ini memperlihatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam ilegal kini menjadi salah satu sumber utama aliran dana gelap.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

PPATK turut menyoroti dampak lanjutan terhadap ekonomi domestik. “Salah satu yang menjadi sorotan adalah kasus pada sektor komoditas strategis yang teridentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab kelangkaan dan kenaikan komoditas strategis tersebut di Tanah Air,” ujar Ivan. Artinya, dampaknya tak hanya berupa kerusakan hutan dan sungai, tetapi juga tekanan harga komoditas di dalam negeri.

Di sektor kehutanan, PPATK telah menyerahkan tiga laporan hasil analisis kepada Kementerian Kehutanan. Nilai transaksi yang ditelusuri mencapai Rp 137 miliar dan diduga berasal dari praktik jual beli kayu hasil penebangan ilegal.

Besarnya angka yang terungkap menunjukkan satu hal: kejahatan terhadap alam bukan lagi aktivitas pinggiran, melainkan sistem terorganisir dengan aliran dana luar biasa. Kini publik menanti langkah penegakan hukum—apakah aliran dana raksasa ini akan benar-benar dibekukan dan pelakunya diadili, atau kembali menghilang di balik celah gelap sistem keuangan.