Jakarta, Kakinews – Nilai tukar rupiah kian tertekan di tengah memanasnya konflik Timur Tengah yang mengguncang pasar global dan memicu kepanikan investor. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, rupiah kini terpuruk di kisaran Rp17.500 per dolar AS, memperlihatkan rapuhnya daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan eksternal maupun persoalan domestik.
Dalam hampir tiga dekade terakhir, rupiah memang terus bergerak dalam tren pelemahan. Namun kali ini, tekanan yang terjadi dinilai jauh lebih kompleks karena datang secara bersamaan dari berbagai arah. Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rijadh Djatu Winardi, menyebut kondisi tersebut sebagai perfect storm atau badai sempurna yang menghantam perekonomian Indonesia.
Menurut Rijadh, gejolak geopolitik global membuat investor berbondong-bondong memburu dolar AS sebagai aset aman. Dampaknya, permintaan dolar melonjak tajam dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Di sisi lain, kondisi domestik dinilai ikut memperparah tekanan. Mulai dari tingginya kebutuhan valuta asing untuk pembayaran dividen investor asing hingga meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap ruang fiskal pemerintah yang makin sempit dan defisit anggaran yang mendekati batas aman.
“Kombinasi tekanan global dan domestik inilah yang membuat pelemahan rupiah terasa lebih tajam,” kata Rijadh dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
Pelemahan rupiah dipastikan tidak berhenti pada gejolak pasar keuangan semata. Dampaknya akan langsung menghantam masyarakat lewat kenaikan harga barang dan biaya hidup. Fenomena ini dikenal sebagai inflasi impor, yakni melonjaknya harga barang akibat nilai tukar rupiah yang terus merosot.
Perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor bakal menghadapi lonjakan biaya produksi. Meski sebagian pelaku usaha masih mengandalkan stok lama, penyesuaian harga disebut hanya tinggal menunggu waktu.
“Masyarakat akan merasakan dampaknya melalui naiknya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga produk kesehatan,” ujarnya.
Tekanan juga membayangi keuangan negara. Pelemahan rupiah membuat beban subsidi energi semakin berat karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komponen impor. Di saat yang sama, utang luar negeri pemerintah otomatis membengkak dalam hitungan rupiah, meski nilai utangnya dalam dolar tidak berubah.
Akibatnya, ruang gerak anggaran negara semakin tercekik. Pemerintah berpotensi kesulitan membiayai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial karena anggaran tersedot untuk subsidi dan pembayaran utang.
“Ketika anggaran terserap untuk subsidi dan pembayaran utang, maka kemampuan pemerintah membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi terbatas,” katanya.
Sementara itu, Bank Indonesia dinilai berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, bank sentral harus menjaga stabilitas rupiah agar tidak terus terpuruk. Namun di sisi lain, BI juga dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan suku bunga tetap kompetitif agar dunia usaha dan kredit tidak terpukul.
Menurut Rijadh, langkah intervensi di pasar valuta asing serta penggunaan instrumen keuangan untuk menarik modal asing menjadi opsi realistis yang bisa ditempuh pemerintah dan bank sentral.
“Pendekatan ini cukup rasional karena berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan domestik,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terus bergantung pada impor, terutama di sektor pangan dan energi. Penguatan sektor domestik dinilai menjadi kunci untuk mengurangi kerentanan ekonomi nasional terhadap gejolak global.
Di tengah tekanan rupiah yang terus melemah, Rijadh melihat peluang untuk mendorong ekspor nasional. Namun ia menegaskan, kelompok masyarakat rentan harus menjadi prioritas utama perlindungan pemerintah karena menjadi pihak pertama yang paling merasakan dampak lonjakan harga.
“Kelompok masyarakat rentan biasanya menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak kenaikan harga,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan