KAKINEWS.ID, Jakarta – Ketua Umum DPP Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), Ali Mahsun, menilai dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto menjadi ancaman serius terhadap stabilitas nasional dan perekonomian Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ali Mahsun seusai melantik 125 pengurus DPP APKLI MP periode 2026–2031 di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Minggu, (8/11/ 2026).
Ali mengatakan, stabilitas nasional merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya pelaku usaha kecil, mikro, dan pedagang kaki lima.
“Selama dua tahun terakhir terjadi pasang surut gelombang ekonomi rakyat kecil. Omzet dan pendapatan UKM PKL menurun di semua kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat. Demikian pula kondisi ekonomi nasional, bahkan hampir terpuruk,” ujarnya.
Ia mendesak dugaan penyadapan terhadap telepon Presiden Prabowo diusut secara tuntas. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan kepala negara, tetapi juga menyangkut keamanan dan kedaulatan Indonesia.
“Dalang makar penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto harus diusut tuntas dan dihukum mati. Kenapa? Karena menjadi biang kerok ekonomi rakyat dan ekonomi nasional bergerak stagnan, tidak stabil, bahkan hampir terpuruk. Lebih dari itu, telah mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia,” tegas Ali.
Ali juga menyatakan dukungan APKLI MP terhadap Presiden Prabowo dalam memberantas pihak-pihak yang dinilainya menjadi komprador dan mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia.
“Semestinya, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi jaminan agar rakyat dan bangsa ini hidup sejahtera secara berkeadilan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ali Mahsun melantik 125 pengurus DPP APKLI MP periode 2026–2031 yang diberi nama Kabinet Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia.
Kepengurusan baru itu diarahkan untuk mendukung lima program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, dan Rumah Rakyat.
Selain itu, APKLI MP berkomitmen mendampingi pelaku UKM dan PKL agar mampu menghadapi dinamika ekonomi global, regional, nasional, hingga lokal.
Organisasi tersebut juga menargetkan penguatan 100 juta UKM dan PKL unggul dalam rangka menyambut puncak bonus demografi Indonesia pada 2030.