KAKINEWS.ID, Jakarta – Pemerintah memperkuat investasi dan kesiapan tenaga kerja untuk menghadapi transformasi struktur ekonomi nasional yang dipengaruhi perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial (AI), serta dinamika geopolitik.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, perubahan struktur ekonomi turut menggeser pola konsumsi masyarakat dan kebutuhan dunia kerja. Kondisi tersebut membuat sejumlah sektor usaha tradisional menghadapi tekanan, sementara sektor lainnya justru mengalami pertumbuhan.
“Daya beli masyarakat itu tidak melemah, hanya bergeser. Perekonomian kita itu sekarang bertransformasi. Beberapa sektor usaha industri yang tradisional, yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja, itu drop, tapi bergeser ke tempat lain,” kata Dradjad, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, perubahan pola konsumsi masyarakat perlu dipahami pelaku usaha agar mampu menyesuaikan strategi bisnis dan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi.
Sejumlah sektor seperti tekstil, produk tekstil, dan alas kaki masih menghadapi tekanan. Sebaliknya, sektor telekomunikasi, transportasi, serta hotel dan restoran menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi.
Meski demikian, aktivitas industri pengolahan nasional masih berada dalam fase ekspansi. Hal itu tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Oktober 2026 yang mencapai 53,77, meningkat dibandingkan September 2026 sebesar 51,93.
Dradjad juga menyoroti kondisi kelas menengah yang memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. Kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen penduduk serta berkontribusi terhadap 81,49 persen konsumsi rumah tangga.
“Ini memang menjadi PR kita, bagaimana menyediakan pekerjaan yang layak bagi mereka. Tapi juga ada PR dari sisi pencatatan statistik karena sebagian dari yang bergeser tadi itu bekerjanya lebih ke pekerjaan yang bukan formal,” ujarnya.
Untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah terus mendorong investasi dan hilirisasi industri. Dalam dua tahun pemerintahan, realisasi investasi tercatat mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan sekitar 5,49 juta tenaga kerja. Sebanyak 51,8 persen penyerapan tenaga kerja tersebut berada di luar Pulau Jawa.
Selain memperkuat investasi, pemerintah menyiapkan program peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui magang bagi 150 ribu peserta dan pendidikan vokasi hingga 300 ribu peserta pada 2027.
Pemerintah juga menyiapkan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta yang akan diperluas ke seluruh sektor pada 2027. Dukungan lainnya berupa diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Di luar sektor industri, pariwisata juga dinilai berpotensi menjadi sumber penciptaan lapangan kerja formal baru. Pengembangan sektor tersebut perlu didukung inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penciptaan produk wisata yang memiliki karakter dan daya tarik tersendiri.
Sementara itu, perkembangan ekonomi digital, kecerdasan artifisial, dan pusat data menjadi peluang pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah mendorong kesiapan daerah untuk menangkap peluang tersebut, termasuk dengan memperhatikan kebutuhan energi dan air serta pemanfaatan teknologi yang tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap transformasi ekonomi dapat memperkuat daya saing nasional, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat.
