Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu, Siti Nurbaya Bakar (Foto: Istimewa)
Kakinews.id – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mulai menguak dugaan korupsi besar dalam tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit—sektor raksasa yang selama ini kerap diselimuti permainan izin, alih fungsi lahan, dan dugaan kongkalikong elite. Periode yang disasar bukan main panjangnya: 2015 hingga 2024, rentang waktu yang beririsan langsung dengan masa kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu, Siti Nurbaya Bakar.
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, membenarkan perkara ini sedang diusut. “(Penyidikan) tata kelola industri dan kebun kelapa sawit. Kalau enggak salah tahun 2015 sampai 2024,” ujarnya di Gedung Puspenkum Kejagung, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Rentang waktu hampir satu dekade itu memberi sinyal kuat bahwa penyidik sedang menelusuri kebijakan besar, bukan sekadar pelanggaran administratif biasa.
Meski menyebut penyidikan masih tahap awal, pergerakan aparat sudah masif. Puluhan saksi telah diperiksa untuk mengurai dugaan penyimpangan di balik kebijakan dan perizinan sawit. “Saksi ada 10 orang sampai 20 orang,” kata Syarief. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring pendalaman perkara.
Langkah penyidik bahkan sudah menyentuh lingkaran kekuasaan. Rumah Siti Nurbaya di Jakarta turut digeledah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik—indikasi bahwa jejak administrasi dan komunikasi menjadi kunci pembongkaran kasus ini.
Tak hanya satu lokasi, tim Jampidsus juga menggeledah sedikitnya lima tempat lain dalam dua hari berturut-turut. Namun, Kejagung masih menutup rapat detailnya. “Belum bisa saya sampaikan. Itu materi-materi penyidikan. Nanti saja. Kami baru mulai,” ujar Syarief, menegaskan bahwa penyidik masih mengumpulkan potongan besar sebelum membuka terang perkara ke publik.
Saat ditanya soal kemungkinan penggeledahan rumah seorang anggota DPR RI, jawabannya tak kalah menggantung. “Itu saya belum monitor. Memang ada beberapa tempat. Tapi, kalau yang namanya anggota DPR itu, saya belum monitor,” ucapnya. Pernyataan ini justru memunculkan tanda tanya baru: seberapa jauh perkara sawit ini menjalar ke ranah politik?
Dengan nilai industri sawit mencapai triliunan rupiah dan menyangkut izin lahan skala luas, penyidikan ini berpotensi menjadi salah satu skandal tata kelola sumber daya alam paling serius dalam satu dekade terakhir. Penyidikan memang “baru mulai”, seperti kata penyidik, tapi arahnya sudah jelas—membongkar siapa saja yang bermain di balik kebijakan sawit selama bertahun-tahun.
Tinggalkan Balasan