Jakarta, Kakinews – Kejaksaan Agung kembali memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Murung Raya, Kalimantan Tengah, dengan menetapkan tiga tersangka baru. Langkah ini dinilai penting, tetapi belum menyentuh pusat kekuatan yang diduga berada di balik operasi tambang ilegal milik bos batu bara, Samin Tan.

Salah satu tersangka yang diumumkan ialah mantan Kepala KSOP Rangga Ilung, Handry Sulfian. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk pengiriman batu bara menggunakan dokumen yang tidak sah, meski mengetahui izin tambang PT AKT telah dicabut sejak 2017.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarif Sulaeman Nahdi, mengatakan penetapan tersangka baru merupakan hasil pengembangan perkara yang sebelumnya telah menjerat Samin Tan.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Namun, Direktur Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, menilai penyidikan masih berhenti di level pelaksana lapangan. Menurutnya, mustahil kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp8 triliun terjadi tanpa dukungan pengusaha besar, elite kekuasaan, dan aparat yang memberi perlindungan.

Ia mendesak Kejagung melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana hasil tambang ilegal yang diduga mengalir ke berbagai pihak. Hari juga mempertanyakan mengapa pihak direksi perusahaan lain yang diduga ikut menikmati hasil tambang ilegal belum ikut diproses hukum.

Sorotan serupa datang dari Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman. Ia menyebut praktik yang berjalan bertahun-tahun tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan banyak elite politik dan aparat penegak hukum.

Lihat Juga:
Bareskrim Polri
Rp25,8 Triliun dari Emas Haram: Bareskrim Bongkar Dugaan Mesin Pencucian Uang di Balik Tambang Ilegal Kalbar

Menurut Yusri, penangkapan Samin Tan dan sejumlah pihak belum bisa dianggap akhir keberhasilan. Sebab, nilai pengembalian kerugian negara yang baru diterima disebut masih jauh dari komitmen awal Rp4,25 triliun, sementara realisasi baru sekitar Rp390 miliar.

Ia juga meminta penyidik memeriksa seluruh pejabat yang mengelola sistem RKAB dan MOMS di sektor minerba, karena sistem tersebut seharusnya mampu memantau produksi, penjualan, pembayaran PNBP, hingga ekspor secara real time.

Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi Kejagung: apakah berhenti pada tersangka teknis, atau berani membongkar jaringan kekuasaan yang selama ini diduga menjadi tameng bisnis tambang ilegal bernilai triliunan rupiah.