KAKINEWS, HSS – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta penyusunan langkah strategis yang tepat sasaran.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kemiskinan dan Risiko Pembangunan Tingkat Kabupaten Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Kamis (7/5/2026). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, H. Suriani, S.Sos., M.AP.

Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menekan angka kemiskinan sekaligus mengantisipasi berbagai risiko pembangunan yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Pakar Pendampingan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para kepala bagian Sekretariat Daerah, para camat se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, pihak swasta, Ketua Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi, tokoh masyarakat, dan insan media.

Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan oleh Wakil Bupati, disampaikan bahwa ketersediaan data kemiskinan yang akurat, valid, dan mutakhir menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antar sektor, mulai dari bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pemerintah kecamatan dan desa, agar berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memandang bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi, kolaborasi, serta penggunaan data yang akurat agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar H. Suriani saat membacakan sambutan Bupati.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, serta menghindari tumpang tindih program sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari sejumlah perangkat daerah terkait program, capaian, tantangan, serta strategi penanganan kemiskinan dan risiko pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinkronisasi program sekaligus menyamakan persepsi antar perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui Rapat Koordinasi Kemiskinan dan Risiko Pembangunan Tingkat Kabupaten Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas program, serta menghasilkan langkah-langkah strategis yang lebih terarah guna mendukung terwujudnya masyarakat Hulu Sungai Selatan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.