Kalimantan Kita

Kalimantan Kita

Langkah Konkret Inspirasi Bangsa

#BPK

Belanja Infrastruktur Banjarmasin Disorot BPK, Paket Proyek Rp10,1 M Diduga Amburadul

Belanja Infrastruktur Banjarmasin Disorot BPK, Paket Proyek Rp10,1 M Diduga Amburadul

BERITA UTAMA
BPK mengungkap dugaan carut-marut proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025. Dalam dokumen audit yang diperoleh Kakinews.id, BPK menemukan kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan hingga ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek jalan, gedung, irigasi dan kegiatan karya bakti TNI dengan total temuan mencapai sekitar Rp3,32 miliar. Ketua KAKI Kalsel Akhmad Husaini mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan tersebut hingga tuntas.

Dugaan Bobol Anggaran Infrastruktur Kalsel: Proyek Jalan hingga Gedung Bermasalah

BERITA UTAMA
Agunan Rp2,19 Miliar Ditebus Rp1 Miliar, Dugaan Korupsi Bank BJB Dilaporkan ke KPK dan Kejagung

Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB Rp222 Miliar, KPK Kejar Aktor Utama

BERITA UTAMA
Dana Haji Disusupi: Rp161,73 Miliar Mengalir ke Jemaah Tak Berhak

Dana Haji Disusupi: Rp161,73 Miliar Mengalir ke Jemaah Tak Berhak

BERITA UTAMA
Komisi Pemberantasan Korupsi Usut Korupsi Pengolahan Karet

KPK Periksa Direktur PT Bukaka Sofiah Balfas, Dalami Korupsi Proyek Flyover Simpang SKA Pekanbaru

BERITA UTAMA
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (Foto: Dok Kakinews)

Skandal Tambang Kalsel: 18 Perusahaan Tanpa AMDAL Dibiarkan Beroperasi, Pengawasan Mandul!

BERITA UTAMA
BPK Bongkar Borok Randugunting: Duit Rp1,34 T Terancam Hangus, Pertamina Dinilai Gagal Ambil Langkah Strategis

BPK Bongkar Borok Randugunting: Duit Rp1,34 T Terancam Hangus, Pertamina Dinilai Gagal Ambil Langkah Strategis

BERITA UTAMA
Sidang lanjutan kasus korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali membuka borok serius. Dalam persidangan, terungkap dugaan aliran dana lebih dari Rp3 miliar kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—lembaga yang seharusnya menjadi penjaga akuntabilitas keuangan negara. Fakta mencengangkan itu diungkap saksi Asta Danika, Direktur PT Bhakti, saat bersaksi di Pengadilan Negeri Medan, Senin (6/4/2026). Ia mengakui telah menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada pihak BPK melalui beberapa tahap transaksi. Hakim Khamozaro Waruwu membeberkan rinciannya di ruang sidang: “Ada pemberian Rp100 juta lewat transfer, kemudian Rp300 juta, Rp400 juta, Rp570 juta, hingga Rp1,2 miliar melalui Suyanto. Totalnya lebih dari Rp3 miliar mengalir ke BPK.” Asta tak membantah satu pun. “Iya benar, Yang Mulia,” ucapnya singkat. Lebih jauh, Asta mengungkap praktik tersebut bukan inisiatif pribadi, melainkan atas arahan langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ia bahkan secara gamblang menyebut praktik itu sebagai “jalan biasa” demi melancarkan urusan. “Kami diminta oleh PPK untuk ke BPK. Tujuannya jelas, supaya lancar,” ungkapnya. Pengakuan ini langsung memancing reaksi keras majelis hakim. Khamozaro menegaskan kejanggalan serius jika lembaga pemeriksa justru diduga ikut “bermain”. “Saya heran kalau seperti ini. BPK itu lembaga yang menghitung kerugian negara. Kalau ada oknum yang menerima uang, harus ditangkap. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya tajam. Majelis hakim juga menyoroti kemungkinan adanya kaitan antara aliran dana tersebut dengan kualitas proyek yang tak sesuai spesifikasi. Namun fakta persidangan mengarah pada dugaan kuat bahwa uang tersebut digunakan untuk “mengondisikan” proses audit agar tidak menimbulkan persoalan. Dalam perkara ini, dua terdakwa duduk di kursi pesakitan: Muhlis Hanggani Capah selaku PPK II Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 Sumatera Bagian Utara, serta Eddy Kurniawan Winarto dari pihak swasta. Keduanya didakwa mengatur pemenang lelang melalui skema penunjukan langsung dan rekayasa peserta tender, termasuk memenangkan PT IPA. Proyek yang dikorupsi meliputi pembangunan jalur kereta api Bandar Tinggi–Kuala Tanjung dan Kisaran–Mambang Muda. Tak hanya itu, PPK dalam perkara ini juga diduga menerima suap hingga Rp12,12 miliar dari para rekanan. Terkuaknya aliran dana ke oknum BPK menjadi sinyal kuat bahwa praktik korupsi dalam proyek ini tidak berdiri sendiri. Ada dugaan keterlibatan lebih luas, termasuk pihak yang seharusnya menjadi pengawas. Fakta ini sekaligus menekan aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada terdakwa di persidangan, tetapi menelusuri aktor lain yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut.

BPK Sentil Keras DJP: Pengawasan Pajak Nikel Dinilai Longgar, Potensi Setoran Negara 

BERITA UTAMA

Tambang Dibiarkan Rusak, Negara Terancam Rugi Rp6,81 Triliun: BPK Bongkar Bobroknya Pengawasan IUP

BERITA UTAMA
KPK Usut Korupsi PN Depok

Rp8,4 Miliar Dikembalikan Khalid Basalamah, KPK Tetap Buru Aktor Utama Skandal Kuota Haji

BERITA UTAMA
Sudah ditampilkan semua